Page 326 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 326

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                             diadakan penegasan tentang tugas-tugas Dewan
                                                             Perusahaan sebagai alat social support dan social
                                                             control.
                                                             Untuk dapat mencapai maksud pengerahan funds
                                                             dan forces, maka berbagai macam organisasi
                                                             pengusaha swasta akan ditertibkan oleh Pemerintah.
                                                             Badan Musjawarah Nasional Swasta yang
                                                             representatif perlu segera dibentuk, diharapkan
                                                             supaya badan ini a.l. dapat menggerakkan modal
                                                             dalam masyarakat dan ,,domestic capital”, kepunjaan
                                                             bangsa asing untuk pembangunan (yang terakhir ini
                                                             tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntungan
                                                             keluar negeri).
                                                          Kedua :
                                                              Perlu meninjau kembali dan dimana perlu
                                                             mengubah berbagai peraturan, proses serta prosedur
                                                             administratif yang kompleks untuk dapat mencapai
                                                             efisiensi, menghindarkan pemborosan dan doublures.
                                                          Ketiga:
                                                              Perlu terus-menerus berikhtiar untuk mencapai
                                                             perbaikan dan penyempurnaan Lembaga-lembaga
                                                             Keuangan, seperti aparatur fiskal perbankan,
                                                             khususnya Bank Pembangunan Daerah dan Swasta.
                                                          Keempat:
                                                              Usaha penyempurnaan labour forces harus terus
                                                             menerus dilakukan dengan penyempurnaan
                                                             statistics,  technical  dan managerial  skill,  serta

                         Untuk dapat                         berbagai macam job training.
                                                          Kelima:
                 mencapai maksud
                                                              Perlu diperhatikan, bahwa di dalam bidang-bidang
           pengerahan funds dan                              operasionil diperlukan koordinasi yang baik untuk
            forces, maka berbagai                            mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam

                 macam organisasi                            menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan.
                                                             Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi
                 pengusaha swasta
                                                             harus tetap ada. Karena prosedur, proces dan
             akan ditertibkan oleh                           administrasi yang bertalian de- ekspor dan impor
                         Pemerintah.                         ternjata sangat komplex, maka kepada Komando
                                                             Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera
                                                             mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan





                                     dpr.go.id   324
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331