Page 321 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 321

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A  MA S A
                                                                                         DEMOKR A SI TERPIMPIN







































                     Suasana antrian beras yang        Akhirnya, pada tahun 1963 ini DPR-GR bersama dengan
                         terjadi pada saat krisis
                    ekonomi di masa Demokrasi     pemerintah berhasil mengeluarkan UU dalam beberapa bidang, antara
                                   Terpimpin.     lain yaitu bidang kesehatan, yang mengatur syarat-syarat dan izin
                                                  untuk melakukan pekerjaan bagi tenaga-tenaga dalam bidang farmasi,
                                                  kebidanan, perawatan, dan kesehatan masyarakat. Dihasilkan pula
                                                  UU tentang farmasi, 460  yang memuat ketentuan-ketentuan pokok
                                                  tentang usaha-usaha, perbekalan di bidang farmasi yang berbahaya
                                                  dan obat-obat.
                                                       Juga dalam bidang pertambangan yang berkaitan  dengan
                                                  penyelesaian proyek-proyek pemerintah bekerja sama dengan
                                                  perusahaan asing. Dalam hubungannya dengan penyelesaian proyek
                                                  “B” pola Pembangunan Semesta Berencana (Ketetapan MPRS No.
                                                  II/MPRS/1960) yang hasil-hasilnya harus digunakan untuk proyek
                                                  “A”, peraturan-peraturan mengenai soal pertambangan, khususnya
                                                  pertambangan minyak, merupakan satu hal yang mendapat perhatian
                                                  dari DPR-GR. Baik itu di dalam rapat-rapat Komisi D (produksi) dan F
                                                  (keuangan), dalam rapat-rapat gabungan kedua komisi tersebut, dalam
                                                  rapat-rapat gabungan golongan maupun dalam rapat pleno DPR-GR.
                                                  Perhatian tersebut makin menguat setelah pemerintah menyampaikan
                                                  Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 4 tahun 1962 dan RUU tentang

                                                  460  Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad…op.cit., hlm. 301




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   319
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326