Page 322 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 322
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
pengesahan beberapa perjanjian-perjanjian karya dengan perusahaan-
perusahaan minyak asing untuk mendapatkan persetujuan DPR-GR. 461
Mengenai masalah pertambangan dapat dikemukakan bahwa
berdasarkan perundang-undangan kolonial “Minorordonnatie” dan
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dan berada di bawah naungan
Undang-Undang Dasar Sementara 1950, masih dianggap berlaku. Oleh
karena itu, perusahaan minyak di Indonesia, yang bekerja atas dasar
konsesi mendapat kekuasaan yang luar biasa akibat konsesi tersebut.
Kekuasaannya menjadi seperti Perusahaan Pemerintah. 462
Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kembali UUD
1945. Sebagai pelaksanaan dari pasal 33 UUD 1945, pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 37 tentang
pertambangan dan No. 14/1960 tentang pertambangan minyak
dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini kemudian,
melalui persetujuan DPR-GR, menjadi UU No. 37 Prp/1960 dan UU
No. 44 Prp/ 1960. Berdasarkan UU tersebut, perusahaan asing tidak
memiliki kuasa-kuasa pengelolaan atas pertambangan. Pada dasarnya
Walaupun hanyalah perusahaan-perusahaan negara yang dapat mengusahakan
pertambangan dan pengolahan minyak.
463
demikian,
Walaupun demikian, Perusahaan-perusahaan asing lama yang
Perusahaan- ada di Indonesia masih diizinkan untuk meneruskan usahanya, tetapi
perusahaan asing diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan politik perminyakan baru
lama yang ada di dari pemerintah RI, dalam jangka waktu tertentu. Selama belum dapat
sepenuhnya melakukan pekerjaannya sendiri, perusahaan-perusahaan
Indonesia masih
negara dapat menggunakan tenaga-tenaga asing atau dibuat kontrak
diizinkan untuk pertambangan dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut
meneruskan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
usahanya, tetapi Misalnya, bagian keuntungan bersih 60% untuk pemerintah dan
40% untuk perusahaan asing. Berhubungan dengan itu pemerintah
diharuskan untuk
kemudian mengadakan perundingan dengan pihak perusahan minyak
menyesuaikan asing baru, seperti Pan American Indonesian Oil Corporation, dan
diri dengan politik menandatangani Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina
perminyakan baru dan perusahaan asing tersebut pada tanggal 15 Juni 1962. Perjanjian
ini kemudian disahkan dengan Perpu No. 4/1962. 464
dari pemerintah
Kadang kala terdapat kesulitan dalam membuat perjanjian antara
RI, dalam jangka pihak perusahaan negara dan perusahaan minyak asing. Perusahaan
waktu tertentu.
461 Ibid., hlm. 301-305
462 Ibid.
463 Ibid.
464 Ibid.
dpr.go.id 320
