Page 323 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 323
DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
asing seringkali tidak mau mengikuti syarat dari pemerintah Indonesia.
Sebagai contoh, perjanjian antara perusahaan minyak lama seperti,
Stanvac, Caltex, Shell dan perusahaan lainnya yang dilakukan dengan
bantuan suatu tim, yaitu di dalam tim tersebut terdapat 2 orang
anggota komisi “D” DPR-GR, tetap saja mengalami kegagalan. 465
Solusi untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 18/1963 pada tanggal 26 April 1963 yang
antara lain menetapkan bahwa waktu peralihan bagi perusahaan
minyak asing untuk menyesuaikan usaha pertambangannya akan
berakhir pada tanggal 15 Juni 1963. Peraturan pemerintah tersebut
menimbulkan keresahan pada perusahaan-perusahaan asing tersebut
maupun pemerintah AS. Utusan khusus pemerintah Amerika Serikat
menemui Sukarno saat kunjungan di Tokyo. Maka berdasarkan
perjanjian Tokyo 1 Juni 1963, mulai tanggal 25 September 1963
ditandatangani perjanjian-perjanjian karya antara pertamina dan
Caltex, CALASIATIC, dan TOPEO. Antara Permina dengan Stanvac dan
antara Permina dengan Shell, yang mengakhiri konsesi-perusahaan
Caltex, Stanvac dan Shell (yang berasal dari jaman kolonial) dan
menjadikan perusahaan-perusahaan itu sebagai kontraktor dari
perusahan-perusahaan negara tersebut. 466
Di kalangan DPR- Di kalangan DPR-GR ada anggota-anggota yang tidak sepenuhnya
GR ada anggota- dapat menyetujui perjanjian-perjanjian itu dan mempersoalkan
anggota yang mengapa dipakai sistem kontraktor dan bukan sistem production
tidak sepenuhnya sharing atau mempunyai pendapat lain tentang cara pembagian
keuntungan dan mengharapkan penjelasan tentang milik alat-alat
dapat menyetujui produksi. Lebih-lebih pada tingkat pemeriksaan persiapan dalam rapat
perjanjian- gabungan komis-komisi D dan F, oleh pihak DPR-GR telah diadakan
perjanjian itu dan pertukaran pikiran yang mendalam dengan pemerintah. Namun karena
mempersoalkan sifatnya perjanjian-perjanjian karya itu sebagai hasil dari perundingan
(dengan pihak asing), DPR-GR akhirnya pada tanggal 8 Nov 1963
mengapa dipakai mengesahkan semua perjanjian itu tanpa mengadakan perubahan-
sistem kontraktor perubahan dalam teksnya. Hanya dalam teks UU pengesahan oleh
pemerintah telah diajukan perubahan mengenai pasal 2 yang disetujui
oleh DPR-GR. Dalam pasal itu dengan tegas dinyatakan, bahwa
daerah-daerah bekas konsesi yang diusahakan oleh Caltex, Shell, dan
Stanvac, dinyatakan telah dikembalikan kepada pemerintah RI sejak
diberlakukannya UU pengesahan perjanjian Karya, yaitu UU No. 13
465 Ibid.
466 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 321
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
