Page 328 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 328
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Perubahan angka persentasi tundjangan kemahalan
umum, tundjangan perusahaan dan tundjangan
perusahaan tambahan menurut Peraturan Pokok
Gadji Perusahaan Negara
10. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang
Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup
bagi Pegawai Negeri.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun
1963 tentang Koordinasi garis Kebijaksanaan Dalam
Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun
1963,
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan
dan Menteri Urusan Bank Sentral No. 8/63 Kep/
MUBS/G.
14. Peraturan Wakil Menteri Pertama Bidang
Keuangan Republik Indonesia tentang Prosedur dan
Pembebanan Pengimporan Barang Penumpang dan
Barang Kiriman No. 1/Dekon/WMP-Keu/1963.
Dalam hubungan ini, Komando Operasi Ekonomi harus tetap
ada. Karena prosedur, proses, dan administrasi yang bertalian dengan
ekspor dan impor ternyata sangat kompleks, Komando Operasi
Ekonomi diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan
tindakan-tindakan guna mencapai perbaikan atau penyederhanaan
prosedur-prosedur tersebut.
Komando Operasi
Ekonomi harus
tetap ada. Karena 5.4.5 Produk DPRGR tahun 1964: (36 UU
prosedur, proses, dan dan 5 Pernyataan Pendapat)
administrasi yang Dalam tahun 1964, hasil kerja antara DPR-GR dan pemerintah
bertalian dengan adalah 36 UU yaitu UU No. 1-36 tahun 1964. yang berturut dimuat
dalam Lembaran Negara No. 3, 51, 54, 56, 59, 61. 66, 69, 72, 78, 84, 93
ekspor dan impor
s/d 97, 101, 106 s/d109, 113 s/d 121, 124, 131, 137, 138, 140 dan 141. 472
ternyata sangat Pada tahun 1964 tidak sedikit jumlah RUU yang berpedoman
kompleks pada Ketetapan-Ketetapan MPRS No. I dan II/ MPRS/ 1960 dan No.
IV/MPRS/ 1963 tentang pelaksanaan garis-garis besar haluan negara
472 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad …op.cit., hlm. 305
dpr.go.id 326
