Page 332 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Masalah utama yang dihadapi pemerintah pada tahun 1964 ini
masih didominasi oleh masalah ekonomi yang memburuk. Hal ini
tercermin dari kenaikan harga-harga bahan pokok sehari-hari yang
kian memberatkan rakyat. Hal tersebut dianggap penting dan perlu
untuk segera mengadakan rapat antara pihak pemerintah dan DPR-GR
untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Untuk menghadapi masalah ekonomi ini dirasa perlu adanya
kerja sama yang lebih kuat lagi antara pemerintah dan DPR-GR. Oleh
karena itu, Pemerintah dan DPR-GR sepakat untuk mengadakan
rapat untuk mencari cara agar dapat secara gotong royong mengatasi
masalah ini. Rapat diadakan di Istana Bogor pada 6 januari 1964. Rapat
dihadiri oleh pimpinan DPR-GR, sedangkan dari pihak pemerintah
dihadiri oleh Wakil PM I dan II, selaku Presidium Kabinet dengan
dibantu para stafnya.
476
Dalam rapat tersebut Wakil PM I/Menko/Menlu Dr. Subandrio
Untuk menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan yang lebih baik lagi dari

menghadapi sebelumnya antara pemerintah dan DPR-GR, sebagaimana tampak dari
masalah ekonomi kutipan di bawah ini yang termuat dalam Suluh Indonesia, 7 Djanuari
477
ini dirasa perlu 1964 :
“…prosedur sekarang sudah di tangan
adanya kerja sama pemerintah dan akan dipelajari dengan seksama,

yang lebih kuat lagi jika perlu akan ditambah atau dikurangi. Setelah
antara pemerintah terdapat kesepakatan maka prosedur tsb akan

dan DPR-GR. dikembangkan. Yang terpenting menurut beliau
adalah, saat itu telah terjadi kesepahaman dan
kesadaran yang makin dalam baik pihak pemerintah
maupun DPRGR ttg bagaimana mencari tradisi-2
dari Dem tpp yang menjadi milik rakyat yang bisa
dikembangkan dan hidup abadi selamanya. Adapun
isi dari kegotongroyongan adalah cara-2 untk
membicarakan masalah-masalah ekonomi, export
drive, sandang pangan, perbaikan aparatur ekonomi
dll. Dan jika ada perpu-2 yang akan dikeluarkan
pemerintah akan dibicarakan dengan Standing
Committee”.
Berkaitan dengan prosedur kegotong-royongan, yaitu ketika
DPR-GR akan bekerja bersama pemerintah lebih erat lagi, sejak
kesepakatan tersebut disetujui, pihak DPRGR dan pemerintah

476 “Pemerintah & DPRGR tjari prosedur kegotongrojongan”, Suluh Indonesia, 7 Djanuari 1964, hlm.1
477 Ibid.

dpr.go.id 330