Page 336 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan melahirkan UU baru sebagai penggantinya. Hal ini disebabkan
pertimbangan-pertimbangan yang ada waktu itu. Ternyata perhatian
pemerintah jauh berbeda pada tahun-tahun berikutnya. Demikian
pula dengan UU No. 13 tahun 1965 (LN No.70) tentang pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dan UU
No 18 tahun 1965 (LN No 83) tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah, keduanya juga ditinjau kembali pada tahun-tahun berikutnya
(1968-1970). 485
Jadi jika diperhatikan, di samping beberapa UU yang bersifat
teknis, sebagian produk legislatif pada tahun 1965 juga segera
mendapat peninjauan kembali. Hal ini dapat dimengerti karena
adanya perbedaan-perbedaan yang fundamental antara pokok-pokok
pemikiran pada zaman Orde Lama dengan zaman Orde Baru. Secara
lengkap hasil pekerjaan DPR-GR selama tahun 1965 dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini.

Tabel. 7 Produk PerUndang-Undangan DPRGR tahun 1965

No Undang-Undang Lembaran Negara Tentang
1 No. 1 tahun 1965 No. 2 Pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan perubahan daerah Hukum Pengadilan
Tinggi di Makassar

2 No. 2 tahun 1965 No. 19 Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah UU No.12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta

3 No. 3 tahun 1965 No. 25 Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya

4 No. 4 tahun 1965 No. 32 Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

5 No. 5 tahun 1965 No. 48 Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah UU No.27 tahun 1959 tentang
penetapan UU darurat No.3 tahun 1953 tentang pembangunan Daerah Tingkat II di
Kalimantan.

6 No. 6 tahun 1965 No. 49 Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah UU No.12 tahun 1956
tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah.

7 No. 7 tahun 1965 No. 50 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung dengan mengubah UU No.12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.

485 Ibid.

dpr.go.id 334