Page 340 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

DPR-GR Nomor 10/Pimp/I/65-66 dan disusul dengan Keputusan
Nomor 13/Pimp/I/1965-1966. Mengacu pada dua keputusan pimpinan
DPR-GR tersebut, 62 anggota DPR-GR dibekukan sehingga jumlah
anggota DPR-GR menjadi 237 orang. Keputusan ini didukung hasil
Sidang Paripurna DPR-GR yang diselenggarakan pada 15 November
1965. Keputusan ini kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1966 tentang keanggotaan DPR-GR. 488 Sejumlah
62 orang anggota DPR-GR yang statusnya dibekukan atau dianggap
berhenti ini kemudian tidak diganti. Pemberhentian yang tidak diikuti
penggantian ini menandai adanya DPR-GR minus PKI, meskipun dasar
hukumnya masih tetap, yaitu Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960.

Gambar 6.1 Masyarakat Ibukota menyambut kedatangan pasukan RPKAD
yang bertugas menumpas Gestapu di Jawa Tengah. 489

Pembubaran PKI Pembubaran PKI mengacu pada Ketetapan MPRS Nomor XXV/
mengacu pada MPRS/1966 yang diputuskan pada 5 Juli 1966 tentang Pembubaran PKI,
Ketetapan MPRS pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi PKI
dan larangan setiap kegiatan atau menyebarkan atau mengembangkan paham atau
Nomor XXV/
ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme. Dengan demikian, yang dibubarkan
MPRS/1966 yang dan dinyatakan sebagai partai terlarang bukan hanya PKI, melainkan semua
diputuskan pada 5 organisasi yang berada di bawahnya, bernaung, berlindung bahkan seasas dengan
Juli 1966 tentang PKI, yaitu memiliki asas komunisme atau marxisme-leninisme juga dibubarkan
dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 490
Pembubaran PKI

488 Muchamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai
Politik dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 195.
489 Angkatan Bersendjata, 3 Januari 1966.
490 Muchamad Ali Safa’at, Ibid, hlm. 196-197.

dpr.go.id 340