Page 344 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 344

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                       Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 2 Mei sampai 16 Mei
                                                  1966. Atas usul anggota Dahlan Ranuwiharjo SH, untuk melaksanakan
                                                  UUD 1945 secara murni dan konsekuen, pimpinan DPR-GR harus
                                                  dipilih sendiri oleh DPR-GR dan pimpinan DPR-GR tidak perlu
                                                  menggunakan  sebutan  jabatan  Menko/Menteri. Pada perjalanan
                                                  sidang, seusai sidang di-skors untuk memberi kesempatan kepada
                                                  golongan-golongan bermusyawarah dan kemudian sidang dilanjutkan
                                                  lagi guna mendengarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh
                                                  para juru bicara dari masing-masing golongan. Sidang pleno DPR-GR
                                                  pada tanggal 2 Mei 1966 memutuskan, pertama, pimpinan DPR-GR
                                                  demisioner dan, kedua, mengangkat caretaker pimpinan DPR-GR yang
                                                  terdiri atas 3 orang yaitu H.A. Syaichu, Laksda (L) Mursalin D.M., dan
                                                  Brigjen Prof. Dr. Syarif Thayeb.
                                                       Terjadi perubahan keempat pimpinan DPR-GR sejak tanggal 17
                                                  Mei 1966. Pimpinan DPR-GR yang dipilih dan disahkan oleh DPR-GR
                                                  dalam sidang pleno terbuka tanggal 17 Mei 1966 terdiri atas seorang
                                                  ketua dan empat orang wakil ketua, yaitu Ketua DPR-GR, H.A. Syaichu
                                                  dari Golongan Islam, Wakil Ketua DPR-GR, Mh. Isnaeni dari Golongan
                                                  Nasionalis, Wakil Ketua DPR-GR,  Drs. Ben Mang  Reng Say  dari
                   Penjelasan atas                Golongan Kristen Katholik, Wakil Ketua DPR-GR, Laksda (L) Mursalin

                     keputusan ini                D.M. dari Golongan Karya, dan Wakil Ketua DPR-GR, Brigjen Prof. Dr.
              berbunyi, pertama,                  Syarif Thayeb dari Golongan Karya.

                     bahwa calon-                      Prosedur pemilihan ketua dan wakil ketua didasarkan pada
                                                  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong No. 30/DPR-GR/
                  calon pimpinan                  IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib Pemilihan

                    DPR-GR terdiri                Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan atas keputusan ini
                      atas seorang                berbunyi,  pertama, bahwa calon-calon pimpinan DPR-GR terdiri

                    dari Golongan                 atas seorang dari Golongan Nasionalis, seorang dari Golongan Islam,
                                                  seorang dari Golongan Kristen dan Katholik, dan 2 dari Golongan Karya.
              Nasionalis, seorang                 Kedua, prosedur pemilihan calon pimpinan DPR-GR dalam golongan-

                    dari Golongan                 golongan masing-masing, ketiga, prosedur pemilihan Ketua DPR-GR
              Islam, seorang dari                 diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan golongan-golongan

                Golongan Kristen                  bersama-sama, keempat, calon ketua DPR-GR hasil musyawarah dan
                                                  mufakat antara golongan-golongan bersama-sama dengan calon-calon
                dan Katholik, dan                 wakil-wakil ketua disahkan dalam rapat paripurna DPR-GR.

                  2 dari Golongan                      Jika Golongan Karya pada waktu itu tidak mencapai kata mufakat
                               Karya.             dalam musyawarah untuk mengajukan 2 calon, pemilihan terpaksa
                                                  dilakukan dengan menempuh cara voting. Adapun pelaksanaan voting
                                                  ini sekaligus memilih 2 calon. Calon yang diajukan berjumlah 8 orang





                                      dpr.go.id  344
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349