Page 337 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 337
DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
8 No. 8 tahun 1965 No. 51 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan mengubah UU No.27 tahun 1959 tentang penetapan UU darurat No.3
tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
9 No. 9 tahun 1965 No. 52 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU No.13 tahun 1950 tentang
pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan PropinsiJawa Tengah.
10 No. 10 tahun 1965 No. 55 Pembentukan Daerah Koptapraja Sabang dengan mengubah UU No.7 Drt. Tahun 1956
tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
11 No. 11 tahun 1965 No. 54 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 tahun 1962 tentang perubahan
UU No.2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31)
menjadi UU.
12 No. 12 tahun 1965 No. 55 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.10 tahun 1962 tentang pencabutan
UU Krisis Impir [impor] 1933 (Lembaran Negara tahun 1962 No.44) menjadi UU.
13 No. 13 tahun 1965 No. 70 Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.
14 No. 14 tahun 1965 No. 75 Perkoperasian
15 No. 15 tahun 1965 No. 76 Veteran Republik Indonesia.
16 No. 16 tahun 1965 No. 78 Pencabutan UU no. 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing (Lembaran Negara
Tahun 1958 No. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.15 Prp. Tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.42)
17 No. 17 tahun 1965 No. 79 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.6 tahun 1964 tentang pembentukan
Badan Pemeriksa Keuangan menjadi UU (LN No.41 tahun 1964).
18 No. 18 tahun 1965 No. 83 Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
19 No. 19 tahun 1965 No. 84 Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III
di seluruh Wilayah Republik Indonesia
20 No. 20 tahun 1965 No. 86 Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasian dan perubahan Daerah Hukum
Pengadilan Tinggi di Surabaya.
21 No. 21 tahun 1965 No. 101 Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukittinggi dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan
Tinggi di Medan.
22 No. 22 tahun 1965 No. 117 Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966.
Sumber: Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik
Indonesia, Jakarta, hlm. 527-529
Di samping 21 UU, produk selanjutnya pada tahun 1965 sampai
tgl 15 November 1965 terdapat 11 Pernyataan Pendapat, yaitu sebagai
berikut :
486
1. Pernyataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnya
keputusan Presiden Sukarno Pemimpin Besar Revolusi
486 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad …ibid., hlm. 307-308º
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 335
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
