Page 335 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

5.4.6 Produk DPRGR tahun 1965: (21 UU
dan 11 Pernyataan Pendapat)

Pada tahun 1965, khususnya sampai dengan tanggal 11 November
1965, Undang-Undang yang merupakan hasil bersama antara DPRGR
dan Pemerintah terhitung sebanyak 21 Undang-Undang, yaitu UU No
1-21 tahun 1965 yang berturut-turut dimuat dalam Lembaran Negara
No. 2, 19, 25, 32, 48, s/d 55, 70, 75 s/ 79, 83, 84, 86 dan 101 tahun 1965.
Sebagian besar dari UU yang dihasilkan pada tahun 1965 lebih bersifat
tekhnis meskipun memperhatikan juga pertimbangan-pertimbangan
dari segi politis.
483
Seperti misalnya, 3 buah UU tentang pembentukan Pengadilan
Tinggi, yaitu pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dalam
UU No. 1/ 1965, di Banjarmasin dalam UU No. 20/ 1965, dan di Bukit
tinggi dalam UU No. 21/1965, berturut-turut adalah perubahan Daerah
Hukum Pengadilan Tinggi di Makassar, Surabaya, dan Medan. Demikian
pula dalam 7 buah UU tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II
di Palangkaraja, Indragiri, Sarolangun-Bangka, tanah lawat-tapin dan
tabalong, Batang, dan Sabang semuanya itu merupakan perubahan-
Baik Undang- perubahan terhadap daerah tingkat II di Kalimantan, Kabupaten dalam
lingkungan Sumatera Tengah, kabupaten-kabupaten dalam lingkungan
Undang tentang Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan
pembentukan- propinsi Sumatera Utara. 484

pembentukan Baik Undang-Undang tentang pembentukan-pembentukan
Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi maupun tentang pembentukan-pembentukan

maupun tentang Daerah tingkat II, semuanya ditujukan terutama untuk pertimbangan-
pertimbangan efisiensi kerja dan kelancaran administratif di samping
pembentukan- pertimbangan-pertimbangan politis setempat. Sementara itu,

pembentukan Daerah pertimbangan bagi pemekaran-pemekaran daerah tersebut adalah
tingkat II, semuanya untuk memanfaatkan kemampuan yang ada pada daerah agar dapat

ditujukan terutama lebih ditingkatkan lagi aktivitas daerah-derah yang dimaksud.
Undang-Undang lain yang bersifat teknis, yaitu UU No. 3
untuk pertimbangan- tahun 1965 (Lembaran negara No. 54) tentang Penetapan Perpu No.

pertimbangan 5 tahun 1962 tentang Perubahan UU No. 2 Prp. Tahun 1960 tentang
efisiensi kerja Pergudangan. Di samping sejumlah UU yang bersifat tekhnis tersebut,

dan kelancaran terdapat 2 UU lainnya yaitu UU No. 14 tahun 1965 (LN No. 75) tentang
Perkoperasian dan UU No 15 tahun 1965 (LN No.76) tentang Veteran
administratif RI, keduanya ditinjau kembali pada tahun berikutnya (1966-1967)

483 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad …op.cit., hlm. 306-307
484 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 333
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018