Page 403 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

Gambar 6.10 Ketua Presidium Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto, usai
menyampaikan keterangan pemerintah di Gedung DPR. 608

Berikutnya pada tahun sidang 1967/1968, sejumlah 12 RUU
selesai dibahas pada periode ini. RUU pertama mengenai penanaman
modal dalam negeri yang disetujui pada 6 Juli 1967, berikutnya
terdapat 2 RUU yang disahkan pada tanggal 23 September 1967, yaitu
RUU tentang Perubahan dan Tambahan ke-II atas Anggaran Moneter
tahun anggaran 1966 dan RUU tentang APBN tahun 1968 beserta
Nota Keuangan Pemerintah RI. Pada 6 November 1967 disetujui RUU
tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang
Pertambangan. Sehari kemudian, pada 7 November 1967 disepakati

ada sidang pleno RUU tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan RUU tentang Pokok-
pokok Perbankan.
terbuka Sabtu, Pada sidang pleno terbuka Sabtu, 24 Desember 1967 secara

24 Desember aklamasi DPR-GR mengesahkan dua RUU menjadi undang-undang,
1967 secara yaitu RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

aklamasi DPR-GR tahun 1967 dan RUU penanaman modal asing. Sidang pleno itu dipimpin
oleh ketua DPR-GR, H.A. Syaichu, dengan dihadiri ketua Presidium
mengesahkan Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto, keempat Menteri Utama serta para

dua RUU menjadi menteri lainnya Kabinet Ampera. RUU APBN tahun 1967 yang disahkan
undang-undang, menjadi UU itu, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1967. Dalam lampiran

... IV dari UU tentang APBN itu dinyatakan bahwa lembaga-lembaga

608 Foto Deppen 66-10524. Lihat Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 354.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 403
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018