Page 400 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 400
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
1. Semua kekuatan sosial petensial yang telah melembaga,
sebagai wadah dari penuangan aspirasi rakyat.
2. Aparatur Negara baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif
dari tingkat pusat sampai daerah.
3. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
4. Kekuatan-kekuatan ekonomi Nasional
5. Hasil-hasil mental, spirituil, rohaniah, dan kulturil yang telah
menjadi milik rakyat, dan bangsa Indonesia.
Dalam pembinaan partnership Orde Baru dipaparkan bahwa
seluruh kekuatan sosial potensial Orde Baru harus dibina bersama-
sama di atas landasan gotong-royong, saling mengisi, koreksi, dan
introspeksi yang positif serta konstruktif serta dengan cara-cara
yang demokratis konstitusionil. Pembinaan Orde Baru tidak boleh
menimbulkan kontradiksi-kontradiksi sesama Orde Baru, sebab itu
hanya merugikan perjuangan. Walaupun pembinaan Orde Baru tidak
mengenal kontradiksi, perlu ada batas pemisah antara kekuatan-
kekuatan Orde Baru dan kekuatan-kekuatan yang bukan Orde Baru.
Batas itu, pada instansi pertama, terletak dalam sikapnya terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang menolak,
pernah mengkhianati atau menerima Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 hanya sebagai taktik belaka, bukanlah kekuatan Orde Baru.
Untuk mencegahnya, penindakan terhadap kekuatan-kekuatan anti-
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dilakukan
Dalam sendiri-sendiri oleh kekuatan Orde Baru, tetapi harus diselesaikan
pembinaan melalui jalan hukum oleh instansi-instansi yang berwenang. 606
partnership Orde Rencana ‘Program Pembangunan Selanjutnya’ pada masa Orde
Baru dipaparkan Baru tidak terpaku pada penyelesaian Dwi Dharma dan Catur Karya
Kabinet Ampera, sebab penyelesaian pembangunan masyarakat yang
bahwa seluruh adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah suatu rangkaian usaha
kekuatan sosial pembangunan yang besar dan bertahap. Oleh Karena itu, pemerintah
potensial Orde merumuskan isi dari tahap pembangunan selanjutnya itu secara
Baru harus dibina konsepsional dengan menggunakan landasan perkiraan keadaan
yang realistis, rasional, dan pragmatis. Rencana pembangunan itu
bersama-sama mengambil jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
di atas landasan Dalam kurun waktu tahun 1969 sampai dengan 1973, dapat
gotong-royong diperkirakan bahwa kemampuan-kemampuan negara masih sangat
terbatas sehingga sasaran-sasaran dalam tahap itu antara lain:
606 Departemen Penerangan RI, Pokok-pokok Kebijaksanaan Kabinet Ampera Selanjutnya Setelah
Sidang Istimewa MPRS dan Rencana Pembangunan Selanjutnya, Op.Cit, hlm 15-16.
dpr.go.id 400