Page 396 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 396

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  rampungdan mendapat persetujuan DPR-GR kemudian ditetapkan
                                                  di Jakarta pad 27 Oktober 1966 oleh Presiden Republik Indonesia,
                                                  Soekarno. 598  Berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Malaysia
                                                  ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencari
                                                  penyelesaian mengenai Federasi Malaysia melalui jalan damai atas
                                                  dasar Manila Agreements. Persetujuan ini merupakan titik tolak bagi
                                                  Bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia untuk berencana bekerja sama
                                                  ke arah masa depan yang lebih baik.
                                                       Selanjutnya pada persetujuan untuk normalisasi hubungan
                                                  antara Republik Indonesia dan Malaysia yang disepakati perwakilan
                                                  Indonesia, Adam Malik, dan perwakilan Malaysia, Tun Abdul Razak Bin
                                                  Dato Hussein, di Jakarta pada 11 Agustus 1966 berisi, pertama pada Pasal
                                                  1, Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
                                                  kedua negara yang timbul karena dibentuknya Malaysia, menyetujui
                                                  untuk memberikan kesempatan kepada Rakyat Sabah dan Serawak,
                                                  yang langsung berkepentingan untuk menegaskan lagi keputusan
                                                  yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia,
                                                  secepat mungkin, secara bebas, dan demokratis melalui pemilihan
                                                  umum. 599
                                                       Sementara itu, Pasal 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia,
                                                  dari keinginannya yang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerja
                                                  sama dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Malaysia,
                                                  menyetujui dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan
                                                  diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan, dan bahwa
                                                  mereka akam mengadakan perwakilan diplomatik secepat mungkin.

                    Persetujuan ini               Pasal 3 berbunyi bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
                   merupakan titik                Malaysia menyetujui bahwa tindakan-tindakan bermusuhan antara
                                                  kedua negara segera dihentikan.
                tolak bagi Bangsa
                     Indonesia dan

                  bangsa Malaysia
                 untuk berencana

                  bekerja sama ke
                 arah masa depan

                   yang lebih baik.

                                                  598 Sekretariat Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia, Pedoman Kabinet Ampera, Hubungan
                                                    Indonesia-Singapura, Indonesia-Malaysia, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1967), hlm.
                                                    225-226.
                                                  599 Sekretariat Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 227-231.




                                      dpr.go.id  396
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401