Page 394 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tanggal 13 Agustus 1966 telah disetujui resolusi DPR-GR tentang
ikut aktif kembalinya Indonesia dalam kegiatan-kegiatan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan tanggal 20 September 1966 telah disetujui
‘Pernyataan Pendapat DPR-GR tentang Keterangan Pemerintah dan
Pidato-pidato Presiden’. Pada perkembangan selanjutnya, tanggal 29
September 1966 telah diputuskan untuk menyetujui RUU Pembentukan
Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan
Tinggi Makassar untuk dijadikan Undang-Undang. 589 Berikutnya
menyetujui RUU tentang Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan
antara RI dengan Malaysia untuk dijadikan Undang-Undang. 590 Ketiga,
menyetujui RUU tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat
Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela untuk dijadikan
Undang-Undang. Keempat, menyetujui RUU tentang Kedudukan
591
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum untuk dijadikan
Undang-Undang. 592
Akhir bulan Oktober 1966 tepatnya tanggal 31 Oktober
1966, DPR-GR telah memutuskan untuk menyetujui RUU tentang
persetujuan antara pemerintah Kerajaan Belanda dan pemerintah
Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan, RUU tentang
keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank), dan RUU tentang keanggotaan kembali Republik
Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
(International Bank for Reconstruction and Development. Ketiga
RUU tersebut kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 8
November 1966, yang berturut-turut menjadi Undang-Undang No. 7,
8, dan 9 tahun 1966.
593
Memasuki Memasuki penghujung tahun 1966, DPR-GR mengesahkan dua
undang-undang. Pada tanggal 11 November 1966 telah diputuskan
penghujung
untuk menyetujui RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
tahun 1966, untuk dijadikan undang-undang, sebagaimana kemudian disahkan

DPR-GR dan diundang-undangkan pada tanggal 12 Desember 1966 menjadi

mengesahkan
dua 589 Disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1966. Lihat Lembaran Negara No. 31-TLN.
No. 2810 tahun 1966.
undang-undang. 590 Disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1966 menjadi Undang-Undang No. 5 tahun
1966. Lihat Lembaran Negara No. 32-TLN. No. 2811 tahun 1966.
591 Disahkan dan diundangkan tanggal 1 November 1966 menjadi Undang-Undang No. 6 tahun
1966. Lihat Lembaran Neegara No. 33-TLN. No. 2812 tahun 1966.
592 Disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 November 1966 menjadi Undang-Undang No. 10
tahun 1966. Lihat Lembaran Negara No. 38-TLN. No. 2813 tahun 1966.
593 Lembaran Negara No. 34,35,dan 36 tahun 1966.

dpr.go.id 394