Page 395 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

Undang-Undang No. 11 tahun 1966. Empat hari kemudian, pada
594
tanggal 15 November 1966, DPR-GR memutuskan untuk menyetujui
RUU tentang Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965,
kemudian disahkan dan diundang-undangkan pada tanggal 31
Desember 1966 menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 1966. 595
Jadi, sampai dengan 19 November 1966, DPR-GR minus PKI
telah menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang untuk dijadikan
undang-undang. Di antara rancangan tersebut, dua buah undang-
undang disahkan dan diundangkan dalam masa DPR-GR Orde Baru,
yaitu pengesahannya dan pengundangannya dilakukan tanggal 12
Desember 1966, UU No. 11/tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pers, tanggal 31 Desember 1966, UU No. 12 tahun 1966 tentang
Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1965. Akan
tetapi, keduanya sudah disetujui oleh DPR-GR pada tanggal 11 dan 15
November 1966. Jadi, sebelum diundangkannya UU No. 10 tahun 1966
yang diundangkan tanggal 19 November 1966, UU No. 11 dan 12 tersebut
masih termasuk pula dalam produk DPR-GR minus PKI. 596
Produk legislatif penting lainnya yang dihasilkan DPR-GR minus
PKI antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan
Untuk Normalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia
Undang-Undang serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan
No. 5 Tahun DPR-GR menjelang Pemilihan Umum. Selain dalam undang-undang,
produk legislatif lain adalah berupa pernyataan pendapat mengenai
1966 yang
Amanat Presiden tanggal 15 Januari 1966, pernyataan pendapat DPR-
berisikan tentang GR mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966, dan pernyataan pendapat

persetujuan- DPR-GR tentang pengumuman presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966. 597
persetujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1966 yang berisikan tentang
persetujuan-persetujuan untuk menormalisasi hubungan antara
untuk
Republik Indonesia dan Malaysia yang disetujui dengan undang-
menormalisasi undang dan didasarkan Pasal 5 ayat (1) pasal 11 dan pasal 20 ayat (1)

hubungan UUD RI. Melalui undang-undang ini dijelaskan bahwa persetujuan
antara Republik untuk normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia
tertanggal sejak 11 Agustus 1966. Undang-undang ini setelah
Indonesia dan
Malaysia ...
594 Lembaran Negara No. 40-TLN. No. 2815 tahun 1966.
595 Lembaran Negara No. 42 tahun 1966.
596 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 366.
597 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 366-372.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 395
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018