Page 390 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 390

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                       MPRS berpendapat bahwa pidato Nawaksara tersebut kurang
                                                  memenuhi harapan rakyat, khususnya anggota-anggota MPRS, karena
                                                  pidato Nawaksara tidak memuat secara jelas tentang kebijaksanaan
                                                  Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa kontra-revolusi
                                                  Gerakan 30 September beserta epilognya. Penilaian terhadap pidato
                                                  Nawaksara tersebut, MPRS tidak dapat melepaskan diri dari keadaan
                                                  kehidupan sosial politik sebelum dan sesudah 1 Oktober 1965 yang
                                                  menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian,
                                                  lahirlah Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966. 580


                                                  6.9 Hasil Pekerjaan DPR-GR minus PKI

                                                       Hasil pekerjaan DPR-GR minus PKI yang terhitung dari tanggal
                                                  15 November 1965 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang
                                                  No. 10 tahun 1966 tanggal 19 November 1966, antara lain pada
                                                  tanggal 19 November 1965 telah disetujui RUU tentang Kesehatan
                                                  Jiwa untuk dijadikan undang-undang, yaitu sebagaimana disahkan
                                                  dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 1966 menjadi Undang-Undang
                                                  No. 3 tahun 1966.  Kemudian pada tanggal 26 November 1965 telah
                                                                  581
                                                  disetujui Pernyataan Pendapat DPR-GR tentang Rodhesia Selatan.
                                                  Hasil pekerjaan ketiga yaitu telah disetujuinya RUU tentang Anggaran
                                                  Moneter Tahun 1966 untuk dijadikan Undang-Undang pada tanggal 22
                                                  Desember 1965, RUU ini kemudian disahkan dan diundangkan pada
                                                  tanggal 31 Desember 1965 menjadi Undang-Undang No. 22 tahun
                                                  1965. 582
                                                       Pada sidang tanggal 30 November 1965, DPR-GR menyidangkan
                                                  14 RUU dan 2 Perpu. Pembahasan RUU dan Perpu tersebut dibicarakan
                                                  dalam rapat DPR-GR untuk disetujui dan disahkan. Keempatbelas RUU
                                                  dan dua Perpu ini ditargetkan dapat diselesaikan pembicaraannya
                                                  dalam masa sidang ke-II tahun sidang 1965-1966. RUU tersebut
                       Pada sidang                terdiri atas RUU tentang perimbangan keuangan antara negara dan

                         tanggal 30               daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, RUU
                                                  tentang hukum acara pidana dalam lingkungan pengadilan umum,
                         November
                                                  RUU tentang Bintang Dharma Karyasa Yasa AURI, RUU tentang
                     1965, DPR-GR                 Bintang Angkasa Yadha ALRI, RUU tentang Patent, RUU tentang Bank
                menyidangkan 14                   Perburuhan, RUU tentang penggunaan tenaga kerja, RUU tentang

                RUU dan 2 Perpu.
                                                  580 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
                                                    hlm. 351-352.
                                                  581  Lembaran Negara No. 23 dan TLN No. 2805 tahun 1966. Lihat Sekretariat DPR-GR, Seperempat
                                                    Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 361.
                                                  582 Lembaran Negara No. 117, TLN.No. 2789 tahun 1965. Lihat Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad
                                                    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibid, hlm. 361.




                                      dpr.go.id  390
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395