Page 388 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 388

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan
                                                  pungutan suara paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Kedua, Undang-
                                                  Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang susunan MPR, DPR,
                                                  dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya
                                                  dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal penetapan ketetapan
                                                  ini. Ketiga, susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan
                                                  Karya. Keempat, menugaskan kepada pemerintah untuk melaksanakan
                                                  ketetapan ini. 576
                                                       Selain itu, pada tanggal 6 Juli 1966 berdasarkan Ketetapan MPRS
                                                  No. XVIII/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk membuat Ketetapan
                                                  yang mengatur tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No.III/
                                                  MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Ketetapan
                                                  peninjauan kembali ini menimbang bahwa Undang-Undang Dasar
                                                  1945 tidak mengenal lembaga Presiden Seumur Hidup. Pengangkatan
                                                  Presiden Seumur Hidup adalah prakarsa MPRS dan sama sekali bukan
                                                  kehendak Presiden Soekarno. Bahwa kehendak Presiden Soekarno
                                                  yang dinyatakan pada waktu menerima Ketetapan MPRS No.III/
                                                  MPRS/1963 dan kemudian ditegaskan dalam pidato NAWAKSARA
                                                  agar pengangkatan tersebut dinilai kembali oleh MPR hasil pemilihan
                                                  umum mengandung suasana kebatinan keberatan beliau terhadap
                                                  pengangkatan tersebut. Pengangkatan tersebut harus menjadi
                                                  tanggung jawab MPRS, dan tidak tepat jika pertanggungjawaban
                                                  dibebankan pada MPR hasil pemilihan umum. Berdasarkan hal
                     Pengangkatan                 tersebut, perlu ditinjau kembali Pengangkatan Presiden Seumur Hidup

                        Bung Karno                seperti ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.
                                                       Untuk itu, diputuskan (1) untuk menarik kembali Ketetapan
                 sebagai presiden                 MPRS No.III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pemimpin Besar
                     seumur hidup                 Revolusi menjadi Presiden Seumur Hidup, (2) penarikan kembali

                dianggap sebagai                  tersebut dalam ketentuan pasal 1 tidak mempengaruhi masa jabatan

                         manipulasi               Presiden Soekarno sampai ada ketetapan lain dari MPR hasil pemilihan
                   politik dan hasil              umum,  (3) ketetapan ini disampaikan kepada presiden/mandataris
                                                  MPRS dengan permintaan maaf, (3) ketetapan ini berlaku sejak 5 Juli
                       siasat praktik             1966.

                   politik jahat PKI                   Pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup

                      dan rezim Dr.               dianggap sebagai manipulasi politik dan hasil siasat praktik politik jahat
                         Subandrio.               PKI dan rezim Dr. Subandrio. Meskipun memperlihatkan kecintaan
                                                  dan kesetiaan terhadap Soekarno, hal itu sesungguhnya dilakukan


                                                  576  Muhono, Op.Cit, hlm. 1495 dan 1497-1498.
                                                     Muhono, Ibid, hlm. 1502.




                                      dpr.go.id  388
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393