Page 385 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 385

DPR -GR MINUS PKI:
                                                                          PENYEGAR AN MENYAMBUT  ER A  B AR U



                                                  mengalah, pada tanggal 4 Mei 1966, presiden berkirim surat kepada
                                                  Ketua DPR-GR yang isinya antara lain dalam waktu dekat presiden
                                                  akan menyampaikan kepada DPR-GR mengenai RUU MPR, DPR, dan
                                                  DPRD, dan RUU Pemilu. 569
                                                       Ketua DPR-GR, H. Ahmad Syaichu membalas surat presiden
                                                  tanggal 23 Mei 1966 yang isinya antara lain, a) menyatakan untuk
                                                  meningkatkan mutu dan nilai MPRS perlunya ditetapkan hak recall
                                                  terhadap anggota, b) kursi lowong yang ditinggalkan PKI dan ormasnya
                                                  tidak perlu diisi, c) DPR-GR berpendapat, Sidang Umum MPRS sebaiknya
                                                  bulan Juni 1966 dan, d) DPR-GR akan mengajukan RUU usul inisiatif
                                                  tentang penyempurnaan MPRS dan DPR-GR. Presiden menyetujui
                                                  saran DPR-GR, dan tanggal 25 Mei 1966 dilakukan penggantian lima
                                                  anggota DPR-GR dan tanggal 16 Juni 1966 dilakukan penggantian
                                                  terhadap 34 lainnya. Semua itu dalam rangka pembersihan DPR-GR
                                                  dari mereka yang dianggap bermental Orde Lama.
                                                                                                570

                                                  6.8 Dinamika Politik dalam Sidang

                                                  Umum ke-IV MPRS
                                                       Menjelang Sidang Umum IV MPRS, DPR-GR bekerja keras
                                                  menyiapkan sumbangan pikiran untuk menyelesaikan krisis politik
                                                  dan yuridis. Pada tanggal 9 Juni 1966, DPR-GR dalam sidang plenonya
                                                  mengesahkan Resolusi DPR-GR tentang “Sumbangan Pikiran untuk
                                                  Dijadikan Acara Pokok Sidang Umum IV MPRS”. Sumbangan pikiran
                                                  itu meliputi tiga pokok masalah untuk mengatasi krisis politik yang
                                                  kian panas, yakni sumber tertib hukum Republik Indonesia, Urutan
                                                  Peraturan Perundangan Republik  Indonesia, dan usul-usul serta
                                                  saran-saran. Khusus mengenai usul-usul dan saran-saran diajukan,
                                                  pertama, supaya MPRS mengesahkan Surat Perintah 11 Maret 1966,
                                                  kedua, keputusan-keputusan MPRS yang lalu supaya ditinjau/
                         Memasuki                 disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UUD

                  bulan Mei 1966,                 1945, ketiga, tentang lembaga-lembaga tertinggi menurut Undang-
                 tuntutan supaya                  Undang Dasar, keempat, pemilihan umum, kelima, kabinet, dan keenam,
                                                  wakil presiden. 571
                      MPRS segera
                                                       Memasuki bulan Mei 1966, tuntutan supaya MPRS segera
                 bersidang begitu                 bersidang begitu menguat. Tuntutan ini terutama muncul dari

                          menguat.                Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Mereka menghendaki


                                                  569  Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 182.
                                                  570  Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 182-183.
                                                  571   Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 183.




                          SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   385
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390