Page 382 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

berdasar atas sistem konstitusi yang tidak berdasar atas kekuasaan
belaka. Sehubungan dengan itu, lahirlah Ketetapan MPRS No. IX/
MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/
Mandataris MPRS RI dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Berbekal Supersemar ini, tanggal 12 Maret 1966 Letjen Soeharto
atas nama presiden membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan
menyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia.
Menghadapi keadaan yang kian gawat, tanggal 13 April 1966, DPR-GR
mengadakan rapat gabungan yang diselenggarakan oleh anggota yang
stand by di Jakarta. Ketika itu dibahas masalah tuntutan aksi Angkatan
66 dan masalah internal DPR-GR setelah pembekuan anggota.
Sehubungan dengan MPRS akan melangsungkan Sidang Umum IV
medio Mei 1966, DPR-GR mengambil momen itu untuk menyiapkan
pokok pikiran untuk menyelamatkan negara yang berada dalam krisis
politik yang gawat. Untuk itu pada tanggal 14 April 1965, DPR-GR
membentuk dua panitia, yaitu Panitia Politik dan Panitia Ekonomi,
Keuangan, & Pembangunan. 563

... 12 Maret

1966 Letjen

Suharto atas
nama presiden
membubarkan

PKI dan ormas-

ormasnya dan Gambar 6.7 Presiden Soekarno bersama Men/Pangad Letjen
menyatakan Soeharto. 564
Pada 12 Maret 1966 dilaporkan kurang lebih satu juta rakyat
sebagai organisasi
Jakarta, yang terdiri atas wanita, buruh, mahasiswa, pelajar, pemuda
terlarang di yang tergabung dalam berbagai partai politik, ormas, dan kesatuan-

seluruh Indonesia. kesatuan aksi seperti KAPPI, KAWI, KASI membanjiri Lapangan Banteng
dan sekitarnya untuk menghadiri rapat raksasa keselamatan revolusi

563 Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 181.
564 Angkatan Bersendjata, 16 Maret 1966.

dpr.go.id 382