Page 377 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

diselesaikan hendaknya diselesaikan sendiri oleh masing-masing
lembaga di bawah MPRS dengan penyelesaian yang sebaik-baiknya,
sedangkan persoalan-persoalan yang kiranya bisa diisolir hendaknya
diisolir terlebih dahulu, sebab yang penting adalah tujuan bisa dicapai
tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak perlu, antara lain harus dihindari
kemungkinan-kemungkinan yang tidak perlu, kemungkinan yang dapat
menyebabkan adanya dualism, dan timbulnya ketegangan-ketegangan
baru, yang selanjutnya diterima sebagai konsensus nasional.
Pada sidang paripurna tanggal 24 Maret 1966, DPR-GR
mengeluarkan suara bulat sebuah pernyataan pendapat resmi
mengenai kebijaksanaan presiden tentang Pengumuman No. 5
Tertanggal 18 Maret 1966 tentang tindakan keamanan terhadap
15 menteri Kabinet Dwikora. Pada pernyataan pendapat, DPR-GR
menyatakan mendukung sepenuhnya kebijaksanaan presiden dengan
memberhentikan/memecat tidak hormat semua anggota PKI termasuk
ormas-ormasnya yang terlibat dalam kontra-revolusi Gerakan 30
September di seluruh lembaga negara baik di tingkat pusat, daerah,
maupun perwakilan RI di luar negeri. Pada akhir pernyataan pendapat
dengan presiden itu DPR-GR memohon kepada presiden supaya segera
menyusun satu kabinet baru yang bersih dari oknum-oknum yang
menamakan dirinya Gerakan 30 September dan simpatisannya sesuai
dengan kehendak rakyat.
554
Perwakilan Golongan Islam di DPR-GR, Ny. Mahmudah
Mawardi, dalam sidang Golongan Islam DPR-GR tanggal 21 Maret 1966,
memberi pandangan terhadap keberlangsungan kinerja pemerintah
... DPR-GR sudah
pada masa ini. Menurutnya, untuk mencapai efisiensi kerja dan
555
lama merosot stabilisasi pemerintahan perlu dibentuk suatu kabinet yang berwibawa
wewenang dan dan mendapat kepercayaan rakyat. Kabinet Dwikora menurutnya

fungsinya, hanya perlu diganti dengan kabinet yang susunannya disesuaikan dengan
kebutuhan praktis dan tidak berlebihan karena kenyataannya sangat
menjadi ‘lembaga
tidak efektif dan hanya memperbesar anggaran belanja negara.
stempel’ untuk Disamping itu, menurutnya DPR-GR sudah lama merosot
mengesahkan wewenang dan fungsinya, hanya menjadi ‘lembaga stempel’ untuk

apa yang telah mengesahkan apa yang telah dijalankan oleh pemerintah. Wewenang
dan fungsi demikian ini, DPR-GR tidak akan bisa menjalankan
dijalankan oleh
tugas-tugas revolusi yang dibebankan secara maksimal. Berhubung
pemerintah. dengan itu, \DPR-GR perlu dikembalikan wewenang dan fungsinya

554 Kompas, 25 Maret 1966.
555 Kompas, 24 Maret 1966.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 377
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018