Page 374 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

anggaran, pertama, Panitia Anggaran menyampaikan laporannya
kepada Panitia Musyawarah mengenai penelitiannya terhadap
penyusunan pertanggungjawaban anggaran dan terhadap laporan
Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian Ketua DPR-GR mengundang
Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan tambahan
tentang laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, yaitu
ketika para anggota Wakil Kelompok diberi kesempatan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Di samping itu, mengacu pada dengan tata urutan perundangan
Republik Indonesia menurut UUD 1945, bentuk peraturan perundangan
Republik Indonesia ialah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan-peraturan
pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Istruksi Menteri,
dan lainnya. Sesuai dengan sistem konstitusi yang dijelaskan dalam
penjelasan UUD 1945 adalah peraturan-perundangan yang tertinggi,
yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-perundangan
bawahan dalam negara. Sesuai dengan prinsip negara hukum, setiap
peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas
pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkat

... peraturan-

perundangan
yang tertinggi,

yang menjadi
dasar dan sumber

bagi semua
peraturan-

perundangan
bawahan dalam

negara.
Tabel 1. Skema Susunan Kekuasaan Di dalam Negara Republik
Indonesia. 552

552 Hubungan Masjarakat MPRS dan Kementerian Dalam Negeri, Op.Cit, hlm. 71

dpr.go.id 374