Page 369 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

untuk membekukan sementara 62 anggota. Padahal Pasal 3
Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 mengatur hak mengangkat dan
memberhentikan anggota DPR-GR oleh presiden.
542
Tindakan-tindakan lain yang dapat membuktikan pula bahwa
DPR-GR tidak lagi sebagai pembantu presiden ialah pendemisioneran
pimpinan DPR-GR dan pengangkatan caretaker pimpinan DPR-GR oleh
sidang pleno pada tanggal 2 Mei 1966 serta memilih dan mengesahkan
sendiri pimpinan DPR-GR oleh sidang pleno DPR-GR tanggal 17 Mei
1966. Kedudukan sebagai pembantu presiden secara yuridis formil baru
dihapuskan dengan dicabutnya Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964
oleh Peraturan Presiden No. 7 tahun 1966 yang dalam Pasal 2 berbunyi
“Menyerahkan kepada DPR-GR untuk mengatur dan menetapkan
Peraturan Tata-tertib sendiri sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945”.
Peraturan Tata-tertib yang ditetapkan sendiri oleh DPR-GR
dengan Keputusan DPR-GR No. 31/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 4 Juni
1966 menyatakan dalam Bab I Tentang Kedudukan, Tugas, Hak, dan
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Pasal 1 ayat
(1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah
Lembaga Negara yang bersama-sama dengan presiden membentuk
Undang-Undang seperti termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) jo, pasal-
pasal 20, 21, 22, dan 23 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasan”.
Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2), berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan
Prosedur pemilihan pemerintah dengan usaha-usaha seperti mengajukan pertanyaan,
calon pimpinan meminta keterangan, mengadakan penyelidikan, mengajukan
amandemen, mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul
DPR-GR dalam
lain, dan menganjurkan/seseorang, jika diatur oleh Undang-Undang”.
golongan- Sesuai dengan Keputusan DPR-GR No.30/DPR-GR/IV/65-66

golongan tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan
diserahkan DPR-GR, ditetapkan calon-calon pimpinan DPR-GR yang terdiri atas
seorang dari Golongan Islam, seorang dari Golongan Kristen Katolik,
sepenuhnya
dan dua dari Golongan Karya. Prosedur pemilihan calon pimpinan
kepada DPR-GR dalam golongan-golongan diserahkan sepenuhnya kepada

kebijaksanaan kebijaksanaan golongan masing-masing. Selanjutnya, berkaitan
golongan dengan prosedur pemilihan Ketua DPR-GR diserahkan sepenuhnya
kepada kebijaksanaan golongan-golongan. Calon Ketua DPR-GR hasil
masing-masing.

542 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta:
Sekretariat DPR-GR, 1983), hlm. 322.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 369
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018