Page 367 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

ormas-ormasnya, tidak dilakukan penggantian antarwaktu, kursinya
dibiarkan kosong. Dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 31/Pimp/
III/65-66 tanggal 30 Maret 1960 yang diganti hanyalah: Siauw Giok
Tjhan (Baperki) diganti dengan Brigjen TNI Raharjodikusumo, Sidik
Kertapati (Angkatan 45) diganti Kolonel Laupase Mao, dan Letkol Ranu
Sunardi diganti Kol (L) Sukarjo Saroso. 537

6.4 Kedudukan, Tugas dan Wewenang
DPR-GR Minus PKI

Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal
1 ayat 2 UDD 1945) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut
aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 2 ayat (1) UUD
1945). Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas
konstitusional yaitu menetapkan garis-garis besar haluan Negara
(Pasal 4 UUD 1945), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal
6 ayat (2) UUD 1945).
538
Anggota utama MPR adalah DPR. Bersamaan dengan pendapat
tersebut, Menurut Soeharjo (dalam Pakpahan, 2012), “anggota DPR
lah sebenarnya yang menjadi inti anggota MPR”. Beberapa pasal UUD
1945 menyinggung DPR. Pasal 5 (1) dan Pasal 20 mengatakan “tiap
undang-undang yang dibuat Presiden harus mendapat persetujuan
DPR” pasal 21 memberi hak inisiatif kepada anggota DPR. Pasal 19
mengatur keanggotaan DPR. Pasal 22 berbunyi “peraturan pemerintah
penganti undang-undang harus mendapat persetujuan DPR. Pasal 23
... dapat
mengatur keikutsertaan DPR menetapkan APBN”. 539
dikatakan bahwa Jika diikuti secara saksama pasal-pasal yang mengatur DPR

DPR mempunyai di dalam UUD 1945, dapat dikatakan bahwa DPR mempunyai tugas
tugas yang yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Tugas (sekaligus fungsi) tersebut secara garis besar dapat dibagi
sangat penting
tiga: legislative function (fungsi legislatif), controlling function (fungsi
dalam kehidupan pengawasan), dan budgeting function (fungsi buget atau anggaran).

ketatanegaraan
537 Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 168
Indonesia. 538 Mukhtar Pakpahan, Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi DPR-RI
Selama Orde Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, April-Juni 2012, hlm.
228.
539 Soehardjo, Kendala-kendala Menghidupkan Demokrasi di Indonesia, sebuah makalah yang
diserahkan ke Majalah Ilmiah Bina Dharma, 1992, hal. 14 dalam Mukhtar Pakpahan, Kajian Hukum
Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi DPR-RI Selama Orde Baru, Jurnal Hukum dan
Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, April-Juni 2012, hlm. 228.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 367
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018