Page 368 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Ismail Suny membagi pengawasan (real parliamentary control) dalam
tiga bentuk, yaitu Control of executive, Control of expenditure, dan
Control of taxation. 540
Berkaitan dengan kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR
(minus PKI) yang baru ini secara lebih lanjut diatur dan ditetapkan
dalam Pasal 1 Peraturan Tata Tertib DPR-GR (Keputusan DPR-GR No.
10/DPR-GR/III/67-68), yaitu bersama-sama dengan pemerintah
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan
pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya, kedua bersama-
sama dengan pemerintah membentuk undang-undang sesuai
dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal-pasal 20, 21 ayat (1), 22 Undang-Undang
Dasar 1945 beserta penjelasannya, dan melakukan pengawasan
atas tindakan-tindakan Pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan
penjelasannya, khususnya penjelasan Bab IV. Oleh karena itu, untuk
melaksanakan fungsi yang dimaksud UUD 1945, DPR-GR mempunyai
hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 10/1966,
yaitu hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota,
meminta keterangan (interpelasi), mengadakan penyelidikan (angket),
mengadakan perubahan (amandemen), mengajukan usul pernyataan
pendapat atau usul-usul lain, dan menganjurkan seseorang jika
ditentukan oleh sesuatu peraturan perundang-undangan. 541
DPR-GR menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32
tahun 1964 adalah sebagai Pembantu Presiden/Mandataris MPRS/
Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif, sedangkan kewajiban
pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua DPR-GR) salah satu di antaranya

Tindakan-tindakan ialah, pada waktu-waktu tertentu memberikan laporan kepada
Presiden/Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi (Pasal 6 huruf f
lain yang dapat
Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964). Kedudukan sebagai pembantu
membuktikan presiden dalam bidang legislatif sebenarnya masih tetap berlaku

pula bahwa DPR- selama Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut. Akan

GR tidak lagi tetapi, dalam praktiknya sebelum secara formil Peraturan Presiden
itu dicabut, DPR-GR minus PKI sudah sudah tidak lagi berkedudukan
sebagai pembantu
sebagai pembantu presiden. Hal ini dibuktikan dengan tidak
presiden ialah terlebih dahulu melaporkan kepada presiden, tetapi pimpinan DPR-

pendemisioneran GR atas inisiatif sendiri dalam masa reses mengambil kebijaksanaan

pimpinan DPR-GR
540 Ismail Suny, “Mekanisme Demokrasi Pancasila”, Cetakan keenam, (Jakarta: Aksara
... Bam, 1987), hal. 57. dalam Mukhtar Pakpahan, Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak
Optimalnya Fungsi DPR-RI Selama Orde Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42
No. 2, April-Juni 2012, hlm. 228.
541 Sekretariat DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970-28 Oktober 1971),
Ibid, hlm. 6-7.

dpr.go.id 368