Page 373 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

guna melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat seperti
yang dikehendaki dalam ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Panitia
Musyawarah merupakan suatu alat kelengkapan yang bersifat politis.
Komisi mempunyai fungsi teknis, yaitu untuk bersama-sama dengan
pemerintah menyelesaikan pembentukan undang-undang, sekaligus
komisi berfungsi juga sabagai badan yang menjalankan kontrolnya
terhadap tindakan-tindakan pemerintah.
Berikutnya adalah pembicaraan RUU yang semula lima
tingkat diubah menjadi enam tingkat. Pemeriksaan persiapan yang
semula dilakukan oleh golongan-golongan kemudian dilakukan oleh
kelompok-kelompok. Hal tersebut merupakan pembicaraan tingkat I.
Hasil pembicaraan golongan-golongan yang semula digunakan oleh
wakil-wakil golongan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang dijawab oleh pemerintah dalam pembicaraan tingkat II (lama),
maka tingat II (baru) tidak dilakukan dalam pleno melainkan dalam
komisi-komisi. Dalam konteks tersebut, pemerintah memberikan
jawaban-jawabannya atas pertanyaan anggota-anggota Komisi dan
memberikan tambahan penjelasan. Tingkat II (baru) ini dilanjutkan
dengan tingkat III (baru) dalam pleno, yaitu wakil-wakil kelompok atau
golongan diberikan kesempatan mengadakan pemandangan umum.
... pembicaraan Selanjutnya pada tingkat IV baru, sama dengan tingkat III di mana

RUU yang semula golongan mempelajari hasil pembicaraan dalam pleno. Tingkat V baru
sama dengan tingkat IV lama yaitu pembicaraan dalam rapat-rapat
lima tingkat
komisi atau gabungan komisi yang bersangkutan sebelum kemudian
diubah menjadi diadakan pembicaraan tingkat terakhir dalam pleno, yaitu tingkat IV
enam tingkat. baru yang sama dengan tingkat V lama.
551
Dalam Peraturan Tata Tertib ini diadakan bab baru, yaitu Bab VIII
tentang hak-hak dan wewenang-wewenang DPR-GR. Bab ini memuat
ketentuan-ketentuan tentang usaha DPR-GR melakukan pengawasan
atas tindakan-tindakan pemerintah, yaitu mengajukan pertanyaan,
meminta keterangan, mengadakan penyelidikan, mengajukan
amandemen, mengajukan usul pertanyaan pendapat atas usul-usul lain,
dan menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh undang-undang.
Hak dan wewenang demikian ini tidak diatur dalam peraturan dan
tata-tertib sebelumnya.
Selanjutnya terdapat pula ketentuan baru mengenai penetapan

551 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 330.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 373
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018