Page 371 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 371

DPR -GR MINUS PKI:
                                                                          PENYEGAR AN MENYAMBUT  ER A  B AR U



                                                  dan staf kesekretariatan DPR-GR. Oleh karena itu, sudah menjadi
                                                  tugas dari pimpinan DPR-GR yang baru untuk menciptakan suasana
                                                  gotong-royong antar lembaga negara, sesuai dengan kepribadian
                                                  bangsa Indonesia.





                                                  6.5 Alat Kelengkapan dan Ketentuan
                                                  Baru DPR-GR Minus PKI
                                                       Pada tanggal 4 Juni 1966, DPR-GR dengan Keputusan No.31/
                                                  DPR-GR/IV/65-66 melahirkan Peraturan Tatib. Pasal 1 ayat (1) Tata
                                                  Tertib  yang baru itu menyatakan bahwa DPR-GR adalah lembaga
                                                  negara yang bersama-sama dengan presiden membentuk undang-
                                                  undang seperti yang termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) jo, Pasal-pasal 20,
                                                  21, 22, dan 23 UUD 1945. Dengan demikian DPR-GR dengan Presiden
                                                  sudah setara. 547
                          ... DPR-GR
                                                       Berdasarkan Tata tertib yang baru, DPR-GR minus PKI, susunan
                  adalah lembaga                  komisi-komisi DPR-GR disusun sebagai berikut. 548
                      negara yang                      1.   Komisi “A”, Komisi Umum, meliputi Sekretariat Negara, Kantor

                   bersama-sama                           Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Bahan
                                                          Makanan, MPRs, DPA, Front Nasional, Upenas, Lembaga
                 dengan presiden
                                                          Tenaga Atom, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, Lembaga
                       membentuk                          Pembina Djiwa Revolusi dan Penerangan.
                 undang-undang                         2.  Komisi”B” (Komisi Hukum dan Ketatanegaraan) yang meliputi

                                     ...                  bidang hukum, Imigrasi, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan
                                                          Dalam Negeri.
                                                       3.  Komisi “C” (Komisi Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri
                                                          yang meliputi bidang-bidang:
                                                             a.   Lembaga Pertahanan Nasional
                                                             b.   Luar Negeri
                                                             c.   Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian
                                                             d.   Veteran dan demobilisan, dan
                                                             e.   BPI (Badan Pusat Intelejen) jika diaktifkan kembali
                                                       4.  Komisi “D” (Komisi Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang-
                                                          bidang perdagangan, pertanian, perhubungan, keuangan,
                                                          Badan Pengawasan Keuangan, Lembaga Kepariwisataan).
                                                       5.  Komisi “E” (Komisi Pembangunan) meliputi, Tenaga
                                                          Kerja, Pekerjaan Umum dan Tenaga, Perindustrian Dasar

                                                  547   Aisya Aminy, Op.Cit, hlm. 177
                                                  548  Ibid.




                          SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   371
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376