Page 371 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 371
DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U
dan staf kesekretariatan DPR-GR. Oleh karena itu, sudah menjadi
tugas dari pimpinan DPR-GR yang baru untuk menciptakan suasana
gotong-royong antar lembaga negara, sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia.
6.5 Alat Kelengkapan dan Ketentuan
Baru DPR-GR Minus PKI
Pada tanggal 4 Juni 1966, DPR-GR dengan Keputusan No.31/
DPR-GR/IV/65-66 melahirkan Peraturan Tatib. Pasal 1 ayat (1) Tata
Tertib yang baru itu menyatakan bahwa DPR-GR adalah lembaga
negara yang bersama-sama dengan presiden membentuk undang-
undang seperti yang termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) jo, Pasal-pasal 20,
21, 22, dan 23 UUD 1945. Dengan demikian DPR-GR dengan Presiden
sudah setara. 547
... DPR-GR
Berdasarkan Tata tertib yang baru, DPR-GR minus PKI, susunan
adalah lembaga komisi-komisi DPR-GR disusun sebagai berikut. 548
negara yang 1. Komisi “A”, Komisi Umum, meliputi Sekretariat Negara, Kantor
bersama-sama Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Bahan
Makanan, MPRs, DPA, Front Nasional, Upenas, Lembaga
dengan presiden
Tenaga Atom, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, Lembaga
membentuk Pembina Djiwa Revolusi dan Penerangan.
undang-undang 2. Komisi”B” (Komisi Hukum dan Ketatanegaraan) yang meliputi
... bidang hukum, Imigrasi, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan
Dalam Negeri.
3. Komisi “C” (Komisi Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri
yang meliputi bidang-bidang:
a. Lembaga Pertahanan Nasional
b. Luar Negeri
c. Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian
d. Veteran dan demobilisan, dan
e. BPI (Badan Pusat Intelejen) jika diaktifkan kembali
4. Komisi “D” (Komisi Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang-
bidang perdagangan, pertanian, perhubungan, keuangan,
Badan Pengawasan Keuangan, Lembaga Kepariwisataan).
5. Komisi “E” (Komisi Pembangunan) meliputi, Tenaga
Kerja, Pekerjaan Umum dan Tenaga, Perindustrian Dasar
547 Aisya Aminy, Op.Cit, hlm. 177
548 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 371
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018