Page 376 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

akibat adanya kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan, dilakukan
pertemuan antara Panitia Musyawarah yang dipimpin langsung oleh
pimpinan DPR-GR dengan Ketua Presidium/Pengemban Ketetapan
MPRS No. IX/MPRS/1966. 553
Inti dari pertemuan itu terdapat enam poin. Pertama,
menyadari akan adanya tanggung jawab yang sama antara BP-MPRS
dan DPR-GR sesuai dengan yang dimaksud dalam UUD 1945, antara lain
wewenang, batas-batas hak pengawasan dalam hubungannya dengan
Keputusan-keputusan/Ketetapan MPRS yang menurut Tata-tertib
MPRS, Badan Pekerja MPRS mempunyai pula fungsi kontrol terhadap
pekerjaan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan-
pertemuan yang bersifat konsultatif antara kedua Pimpinan Lembaga
(Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR). Konsultatif ini dimaksudkan
untuk mengadakan pembagian tugas dalam mengawasi ketetapan-
ketetapan MPRS.
Kedua, Ketua Presidium Kabinet sebagai Pembantu Presiden/
Kepala Eksekutif akan menampung dan menanggapi segala persoalan
kenegaraan dan akan selalu berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan
Ketua Presidium MPRS dan DPR-GR. Hasil dari pertemuan segitiga ini kemudian akan

Kabinet sebagai dibawa kepada Kepala Eksekutif/Presiden untuk dibicarakan dan
dimusyawarahkan. Ketiga, jika usaha kedua gagal, baru ketua presidium
Pembantu kabinet akan mempersilahkan kepada pimpinan MPRS dan Pimpinan

Presiden/Kepala DPR-GR bermusyawarah langsung dengan Kepala Eksekutif/Presiden,
Eksekutif akan sedangkan dalam pertemuan semacam ini Ketua Presidium Kabinet

menampung akan menempatkan diri sebagai Pembantu Presiden.
Selanjutnya, keempat, apabila jalan ketiga masih gagal,
dan menanggapi baru dalam keadaan demikian sebagai senjata terakhir untuk

segala persoalan mengatasi kesulitan-kesulitan kenegaraan kepada MPRS dipersilakan
kenegaraan mengadakan sidang atas panggilan sidang (Sidang Istimewa) oleh DPR-

dan akan selalu GR maupun atas keputusan Badan Pekerja MPRS untuk mengadakan
sidang umum. Poin kelima, MPRS sebagai instansi terakhir dalam hal
berkonsultasi turun tangan mengatasi kesulitan-kesulitan kenegaraan hanya akan

dengan mengadakan sidangnya setelah instansi-instansi yang lebih rendah
pimpinan- sudah tidak dapat mengatasinya. Jika MPRS terlalu mudah mengadakan
sidang, Ketetapan/Keputusan-keputusan yang diambil oleh MPRS
pimpinan MPRS
dikhawatirkan akan menjadi kurang berharga lagi.
dan DPR-GR. Poin terakhir, kelima, segala sesuatu didasarkan pada

kebijaksanaannya, yaitu apabila persoalan-persoalan yang masih bisa
553 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 324-325.

dpr.go.id 376