Page 381 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

Dalam pernyataan pendapat ini, DPR-GR telah menyerukan kepada
segenap Rakyat Indonesia yang progresif revolusioner untuk lebih
mempererat persatuan dan kesatuan serta berdiri tegak bersatu
sebagai satu barisan di bawah kepemimpinan komando Bung Karno
untuk membantu melaksanakan Surat Perintah Presiden, 11 Maret 1966.
Mengajak segenap rakyat, pemimpin negara, dan pemimpin masyarakat
untuk lebih waspada terhadap oknum-oknum kontra revolusioner
dari mana pun yang mencoba menghalang-halangi pelaksanaan Surat
Perintah 11 Maret ini. Pernyataan pendapat ini ditandatangani oleh
Menko/Ketua DPR-GR, I.GG. Subamia, Menteri/Wakil Ketua masing-
masing Laksamana Muda (L) Mursalin, KH. Ahmad Syaichu, Brigjen Dr.
Syarif Thayeb, dan Asmarahadi. 561

DPR-GR telah

menyerukan
kepada segenap

Rakyat Indonesia
yang progresif

revolusioner
untuk lebih

mempererat
persatuan dan Gambar 6.6 Ketua Presidium Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto sedang
memberikan keterangan pemerintah tentang situasi negara,
kesatuan serta 16 Agustus 1966. 562
berdiri tegak
Sebagai tindak lanjut dari pernyataan pendapat DPR-GR itu,
bersatu sebagai
panitia politik DPR-GR memasukkan dalam saran-saran dan usul-
satu barisan usulnya supaya MPRS mengesahkan Surat Perintah 11 Maret dalam

di bawah sumber tertib hukum Republik Indonesia. Selain itu, dikemukakan pula
oleh Panitia Politik bahwa Surat Perintah 11 Maret adalah dasar dan
kepemimpinan
sumber hukum bagi Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan
komando yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara
Bung Karno ,,, murni dan konsekuen untuk menegakkan Negara Republik Indonesia
yang berdasar atas hukum dan penyelenggaraan pemerintahannya

561 Ibid.
562 Foto Deppen 66-8725. Lihat Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 356.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 381
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018