Page 379 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

sidang plenonya tanggal 20 September 1966 mengesahkan “Pernyataan
Pendapat tentang Keterangan Pemerintah dan Pidato-pidato Presiden”.
Isi pernyataan pendapat itu antara lain menyesalkan pidato presiden
berjudul “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” karena tidak sesuai
dengan Pancasila, UUD 1945, dan putusan-putusan Sidang Umum IV
MPRS tahun 1966. 557
Pernyataan pendapat itu dilampiri memorandum sebagai
berikut, pertama, demi tercapainya Dwi Dharma Kabinet Ampera yaitu
stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, penyelenggaraan CONEFO
di Indonesia hendaknya ditangguhkan dan disesuaikan dengan kondisi
dan kemampuan-kemampuan dalam penyelenggaraannya sesuai
dengan Putusan Sidang Umum IV MPRS/1966. Kedua, supaya pangkat
menteri hanya diberikan kepada mereka yang berfungsi dalam bidang
eksekutif sebagai anggota kabinet. Ketiga, supaya ditanyakan lebih
lanjut tentang kelengkapan laporan pertanggungjawaban presiden
kepada majelis, khususnya mengenai sebab terjadinya Gerakan 30
September (G30S/PKI) beserta epilognya dan kemunduran ekonomi
serta akhlak, sebagaimana yang dikehendaki oleh Keputusan No.5/
MPRS/1966.
Selanjutnya, keempat, dalam rangka melaksanakan
penyederhanaan/efisiensi dalam lingkungan pemerintahan pusat,
sebagaimana dikehendaki oleh Ketetapan-ketetapan MPRS No. XIII/
MPRS/1966 dan No. XIV/MPRS/1966, supaya badan-badan atau
lembaga-lembaga yang dibentuk di luar yang ditentukan oleh UUD
1945 serta yang tidak terang kemanfaatannya bahkan hanya menambah
doublures, pemborosan dan kesimpangsiuran seperti misal KOTI,
Kolognas/Kologda, Dewan Kehormatan Menteri, dan lain dihapuskan.
Kelima, supaya presiden mengutuk PKI sebagai dalang dan pelaku
aktif G30S/PKI, menggunakan sebutan G30S/PKI bukan Gestok,
membuang gagasan Nasakom dan Panca Azimat, tidak lagi menyebut
Proses dirinya sebagai seorang Marxist demi nama baik Bung Karno sendiri di
mata rakyat Indonesia yang ber-Tuhan, meskipun yang dimaksudkan
pembaruan
Bung Karno adalah Marxist dalam bentuk lain.
dalam bidang Proses pembaruan dalam bidang legislatif setelah Sidang Umum

legislatif setelah IV MPRS juga mulai digulirkan. Pada tanggal 19 November 1966, DPR-
GR menyetujui UU No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan
Sidang Umum IV
DPR-GR Menjelang Pemilu. Dengan UU itu untuk pertama kali setelah
MPRS juga mulai Indonesia ke UUD 1945 susunan dan kedudukan MPRS dan DPR-GR
558
digulirkan. dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

557 Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 177-179.
558 Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 179.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 379
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018