Page 375 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

Bentuk peraturan perundangan berikutnya adalah Undang-
Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam
pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang
tertinggi tingkatnya, pelaksanaanya dilakukan dengan Ketetapan
MPR, undang-undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya adalah
Ketetapan MPR, dalam Ketetapan MPR memuat garis-garis besar
dalam bidang legislatif dilaksanakan Undang-Undang, ketetapan yang
memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan
Keputusan Presiden.
Urutan berikutnya adalah undang-undang. Undang-undang
adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan
MPR. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak
menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti undang-undang.
Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat
pesetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut. Kemudian pada
Urutan urutan selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah, ini memuat aturan-
aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang.
berikutnya adalah Bentuk peraturan perundangan selanjutnya berturut-turut

undang-undang. antara lain Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan pelaksanaan
Undang-undang lainnya. Dalam hal ini, Keputusan Presiden berisi keputusan yang
bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-
adalah untuk Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang
melaksanakan eksekutif atau peraturan pemerintah. Sementara itu, peraturan

Undang-Undang pelaksana lainnya yang dimaksud antara lain Peraturan Menteri,
Instruksi Menteri, dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan
Dasar atau bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Ketetapan MPR.

6.6 Peran Baru dan Hubungan DPR-GR
dengan Lembaga-lembaga Negara

Meskipun DPR-GR minus PKI ini tidak lagi berkedudukan
sebagai pembantu presiden, kerja sama yang diharapkan antara DPR-
GR dengan presiden/pimpinan eksekutif masih sering mengalami
kendala. Hal itu mengingat situasi politik yang masih sangat labil
waktu itu sehingga diperlukan adanya usaha untuk menempatkan
setiap persoalan pada porsinya supaya bisa menempatkan setiap
persoalan pada proporsinya agar dapat diselesaikan oleh instansi-
instansi yang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran yang
agak jelas bagaimana mengatasi suatu persoalan yang timbul sebagai

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 375
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018