Page 372 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan Ringan, Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat,
Pembangunan Proyek-proyek Mandataris, Pertambangan
dan Migas (Minyak dan Gas Bumi).
6. Komisi “F” (Kesejahteraan) meliputi bidang-bidang Sosial,
Kesehatan, P & K dan Agama.

Di samping pembagian komisi yang baru ini, ada hal yang belum
pernah diatur dalam Peraturan Tata tertib DPR-GR sebelumnya, yang
meliputi pelaksanaan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, yang antara lain ditentukan bahwa musyawarah untuk
mufakat tidak mengutamakan quorum, tetapi mengutamakan ikut
sertanya unsur-unsur utama dalam musyawarah, serta pangkal
tolaknya adalah apriori persatuan dan bukan pertentangan
antarpeserta. Melalui musyawarah para anggota mendapat kesempatan
yang wajar untuk mengemukakan pendapat dan pikirannya dengan
mengindahkan keselamatan negara dan revolusi, kepentingan rakyat,
kepribadian bangsa, kesusilaan, dan pertanggungjawaban terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
549
Setelah dipandang cukup, diberikan kesempatan kepada para
anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah
dipandang cukup diterima sumbangan pendapat dan pikiran bagi
penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan sehingga
pimpinan mengusahakan agar musyawarah segera dapat mencapai
kesepakatan yang bijaksana. Apabila di dalam suatu permusyawaratan
mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan, pertama,
persoalan itu ditangguhkan pembicaraannya, kedua, persoalan itu
diserahkan pada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan
memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan, ketiga,
peroalan itu ditiadakan. 550
Panitia Hal yang belum pernah diatur dalam Tata Tertib lainnya yaitu
Musyawarah Panitia Musyawarah yang semula terdiri atas Ketua dan Wakil-wakil
Ketua DPR-GR, Ketua-ketua Golongan dan Ketua-ketua Komisi, diubah
merupakan suatu
susunannya dan terdiri atas Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR-GR, dan
alat kelengkapan wakil dari masing-masing kelompok yang diatur menurut jumlah anggota

yang bersifat kelompok yang bersangkutan. Selain itu, tugas Panitia Musyawarah
politis. di samping tugas-tugas sebelumnya juga mengadakan persiapan-
persiapan, pertimbangan-pertimbangan, pembicaraan-pembicaraan

549 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm 328-329.
550 Ibid.

dpr.go.id 372