Page 378 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 pasal 5, 11, 19, 20, 21, dan
28. Hanya dengan pengembalian wewenang dan fungsi sesuai dengan
proporsinya, DPR-GR dapat dijadikan forum untuk menyalurkan
aspirasi rakyat sebaik mungkin.
Pada tanggal 11-13 Mei 1966, DPR-GR melaksanakan sidang
paripurna mengenai pemandangan umum atas program kerja
pemerintah. Pemandangan umum para anggota DPR-GR ini dalam
556
rangka menyambut keterangan program kerja pemerintah yang telah
disampaikan empat Waperdam kepada DPR-GR. Sidang yang dipimpin
caretaker pimpinan DPR-GR, Laksamana Muda Laut Mursalim beserta
anggota, Lukmanul Hakim (Golongan Islam), Agus Sudono (Golongan
Karya Buruh), Dahlan Ranuwiharjo (Golongan Karya Pemuda),
Drs. Matakupan (Golongan Kristen/Katolik), dan Syech Marhaban
(Golongan Islam). Kelima anggota DPR-GR ini tidak sebatas menyambut
pembacaan keterangan program kerja pemerintah, tetapi juga memberi
saran terhadap program-program yang telah disampaikan pemerintah.
Melalui uraiannya, anggota DPR-GR, Lukmanul Hakim,
menyambut baik keterangan yang disampaikan Waperdam Hankam,
Letjen Soeharto. Menurut Lukmanul Hakim keterangan yang
disampaikan pemerintah telah menggariskan strategi di bidang Hankam
sudah sesuai dengan tujuan dan kepentingan Revolusi Indonesia. Di
samping itu, pemerintah juga menyinggung tentang kedudukan DPR
yang sebenarnya sesuai dengan kemurnian jiwa UUD 1945. Berkaitan
dengan lembaga-lembaga politik, disimpulkan bahwa sesungguhnya
pemerintah masih berpijak pada politik Kabinet Dwikora yang

Melalui uraiannya, kenyataannya ternyata tidak mencapai sukses seperti yang diharapkan
sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga-lembaga politik sehingga
anggota DPR-GR, perlu dihapus. Anggota DPR-GR, Agus Sudono, menyatakan bahwa

Lukmanul Hakim, keterangan yang disampaikan pemerintah kepada DPR-GR cukup
menyambut baik memberi harapan baru sehingga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi

keterangan yang yang diharapkan dapat terwujud. Sementara itu, Dahlan Ranuwiharjo,
berpendapat bahwa stabilitas politik harus benar-benar bisa dijaga,
disampaikan sebab itu akan berpengaruh terhadap perekonomian negara.

Waperdam Memasuki bulan September 1966, kondisi politik di tanah air
Hankam, Letjen kian memanas karena muncul konflik antara presiden dengan MPRS

Suharto. dan DPR-GR, yaitu pada waktu itu, Presiden Soekarno tidak bersedia
membubarkan PKI. Untuk mengakhiri keadaan yang kian meruncing
dan sekaligus menanggapi pidato-pidato presiden, DPR-GR dalam

556 Kompas, 14 Mei 1966.

dpr.go.id 378