Page 386 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

MPRS segera bersidang supaya mampu menyelesaikan persoalan
ekonomi yang sedang terpuruk. Dengan sidang umum MPRS tersebut,
diharapkan nantinya dapat menurunkan harga-harga. Waperdam
Ekubang, Sri Sultan Hamengku Buwono, dan Waperdam Sospol/Menlu,
Adam Malik, pada 20 Mei 1966 berusaha menemui pendemo yang
berasal dari KAMI tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan
572
kepada kedua Waperdam itu antara lain dinyatakan bahwa KAMI
mengonstatir bahwa sejak dibentuknya Kabinet Dwikora yang telah
disempurnakan lagi, keadaan politik dan ketatanegaraan masih jauh
dari stabil dan sehat.
Dipaparkan pula bahwa proses pelaksanaan UUD 1945
secara murni dan konsekuen yang dipercayakan kepada presiden
bersama-sama DPR-GR dan MPRS berjalan sangat lamban. Selain itu,
pelaksanaan tuntutan ke-3 dari Tri Tuntutan Rakyat yaitu perbaikan
keadaan ekonomi yang berakibat kenaikan nilai rupiah dan turunnya
harga-harga bukannya mendekat perwujudannya, melainkan justru
Beberapa hasil
makin menjauh sebagai bukti dari fakta naiknya harga kebutuhan
sidang antara pokok. Persoalan ini makin runyam ketika rakyat hanya dihibur dan
lain MPRS dininabobokkan dengan statement yang tidak konkret dari pemerintah.

memutuskan Sidang Umum MPRS ke-IV akhirnya digelar tanggal 20 Juni-5 Juli
1966 tanpa halangan. Presiden yang tadinya tidak bersedia memberikan
untuk mencabut
laporan pertanggungjawaban akhirnya bersedia karena tekanan
gelar Bintang politik yang kuat dari MPRS. Setelah Sidang Umum ke-IV MPRS,
Maha Putra kelas Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan kemudian

III milik D.N. Aidit. membentuk Kabinet Ampera. Soekarno tetap menjadi presiden, tetapi
penyusunan kabinet diserahkan kepada Jenderal Soeharto sebagai
pengemban Supersemar. Soeharto kemudian menyusun kabinet
setelah berkonsultasi dengan pimpinan MPRS-GR. Kabinet Ampera
lebih ramping dan hanya terdiri atas 25 departemen ditambah lima
presidium kabinet yang diketuai Jenderal Soeharto. Pimpinan MPRS
dan DPR-GR tidak lagi memperoleh jabatan menteri di kabinet. 573
Beberapa hasil sidang antara lain MPRS memutuskan untuk
mencabut gelar Bintang Maha Putra kelas III milik D.N. Aidit. Keputusan
itu berdasarkan Ketetapan MPRS RI No. XXX/MPRS/1966. Dasar
pertimbangannya, dengan ajaran dan tidakan D.N. Aidit dianggap telah
menodai Bintang Maha Putera yang telah dianugerahkan kepadanya
sehingga anugerah itu harus dicabut. Mengingat Undang-Undang

572 Angkatan Bersendjata, 21 Mei 1966.
573 Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 183-184.

dpr.go.id 386