Page 387 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

Dasar 1945 dan mendengar permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS
dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, pemerintah mendapatkan
tugas untuk mencabut Bintang Maha Putera tersebut. Ketetapan ini
ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution beserta wakil
ketua Osa Maliki, M. Siregar, H.M. Subhan Z.E., dan Brigjen Mashudi. 574
Berkaitan dengan situasi nasional yang sedang bergejolak dan
penuh ketidakpastian, MPRS segera bergerak menetralisasi keadaan.
Berdasarkan Ketetapan MPRS tentang Surat Perintah Presiden/Pangti
ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS (Ket. MPRS No.
IX/MPRS 1966; ditetapkan di Jakarta 21 Juni 1966), MPRS RI dengan
menimbang surat Presiden Soekarno tanggal 11 Maret 1966 kepada
Letjen Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat, merupakan
suatu upaya khusus untuk mengatasi ancaman bahaya terhadap
keselamatan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, kewibawaan
pimpinan revolusi serta terhadap keutuhan bangsa dan negara dan
mengingat pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945. Dalam konteks tersebut, MPRS RI memutuskan menerima
baik dan memperkuat kebijaksanaan Presiden yang dituangkan
dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Letjen TNI Soeharto dan
meningkatkannya menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara.
575
Ketetapan tersebut mempunyai daya laku sampai terbentuknya
MPR hasil pemilihan umum. Waktu pemilihan umum tersebut
MPRS RI ditetapkan dengan Ketetapan MPRS. Berikutnya MPRS memberi

memutuskan kepercayaan kepada Letjen TNI Soeharto/Menteri Panglima Angkatan
Darat, pemegang Ketetapan tersebut, untuk memikul tanggung jawab
menerima baik wewenang yang terkandung di dalamnya dengan penuh kebijaksanaan,

dan memperkuat demi pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi dan
kebijaksanaan demi kebulatan serta kesatuan bangsa dalam mengemban Amanat
Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden yang
Berikutnya berkaitan dengan rencana pemilihan umum, MPRS
dituangkan dalam membuat ketetapan MPRS tentang pemilihan umum, sebagaimana yang

Surat Perintah telah diwacanakan sebelumnya. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966,
11 Maret 1966 ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 1966. Dengan mendengar rapat-
rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, ditetapkan
kepada Letjen
keputusan tentang pemilihan umum. Pertama, pemilihan umum yang
TNI Suharto, ...

574 UP Indonesia Jogja, Keputusan-keputusan MPRS Sidang Umum ke-IV tahun 1965 dengan sambutan
Ketua MPRS dan Pengembang SP 11 Maret, (Yogyakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 107-108.
575 Muhono, Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara jang Penting bagi Anggauta Angkatan
Bersendjata, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1966), hlm. 1497-1498.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 387
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018