Page 389 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

demi kepentingan PKI. Dengan pengangkatan Soekarno sebagai
577
presiden seumur hidup, PKI berupaya memboncengi status presiden
seumur hidup itu, artinya mereka akan berkuasa seumur hidup di
bawah bayangan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pengangkatan
Soekarno sebagai ‘Presiden Seumur Hidup’ ini dianggap sebagai
penyelewengan UUD 1945 secara nyata.
Selain itu, mengenai adanya keputusan No. 5/MPRS/1960
578
dapat dijelaskan bahwa pada mulanya Presiden Soekarno berpendirian
tidak akan memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS, tetapi
hanya merasa berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada
MPR hasil pemiliha umum. Pendirian ini dianggap tidak benar oleh
MPRS pada waktu itu, karena berdasarkan Ketetapan MPRS No. 1/
MPRS/1960, Presiden Soekarno adalah Mandataris MPRS sehingga
berkewajiban pula memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS. 579
Pada akhirnya Presiden Soekarno mengubah pendiriannya dan
bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS. Pada Sidang
Umum ke-IV, dengan pidato Presiden berjudul Nawaksara. Nawa
berarti sembilan, aksara diartikan oleh Presiden Soekarno ialah pasal
atau poin. Jadi Nawaksara ialah berarti 9 pasal atau 9 poin yaitu 9 pasal
pokok-pokok pemikiran yang disampaikan oleh Presiden Soekarno
kepada MPRS. Kesembilan pokok pemikiran tersebut ialah:
1. Mengenai retrospeksi yang berisi pengertian Panglima
Besar Revolusi, pengertian Mandataris MPRS dan pengertian
Presiden Seumur Hidup.
2. Landasan kerja dalam melanjutkan pembangunan termasuk
di dalamnya Trisakti, Rencana Ekonomi Perjuangan dan
Pengertian tentang Berdikari.
3. Hubungan Politik dan Ekonomi.
Pada akhirnya 4. Detail tugas-tugas yang ditetapkan oleh pemerintah
Presiden Sukarno bersama-sama dengan DPR-GR.

mengubah 5. Tetap berpegangan pada Demokrasi Terpimpin.
pendiriannya dan 6. Merintis jalan kearah pelaksanaan UUD 1945.
7. Kedudukan DPR-GR dan MPRS.
bersedia memberikan 8. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
pertanggung- 9. Penutup, antara lain ditekankan agar dibedakan antara MPRS

jawaban kepada dan MPR hasil pemilihan umum agar kemurnian UUD dapat
dilaksanakan.
MPRS.
577 Sketsmasa, No. 25/ Th. IX, 1966, hlm. 4-5.
578 Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966 tentang Tanggapan Majelis Permusyawaratan
RakyatSementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di depan
Sidang Umum ke IV MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara.
579 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 350-351.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 389
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018