Page 365 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 365

DPR -GR MINUS PKI:
                                                                          PENYEGAR AN MENYAMBUT  ER A  B AR U



                                                  induknya. Dengan demikian, tidak seorang pun anggota DPR-GR dari
                                                  unsur partai politik menjadi sub-sub anggota dari Golongan Karya.
                                                  Sebagai gantinya, diadakan fraksi baru yaitu Fraksi Karya Pembangunan
                                                  A, B, dan C yang seluruhnya beranggotakan 96 orang. Fraksi ini
                                                  merupakan Golongan Karya non-ABRI dalam DPR-GR minus PKI.
                                                                                                              532
                                                       Dengan demikian, perbedaan yang prinsip antara susunan
                                                  keanggotaan DPR-GR berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 4
                                                  Tahun 1960 dengan susunan keanggotaan DPR-GR sesudah diadakan
                                                  penyegaran, antara lain keberadaan Golongan Karya non ABRI dalam
                                                  DPR-GR berdasarkan penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960,
                                                  sebagian besar anggotanya (lebih dari dua pertiganya) berafiliasi
                                                  kepada salah satu partai politik, sedangkan pada Golongan Karya
                                                  dalam DPR-GR setelah diadakan penyegaran seluruh anggotanya murni
                                                  berasal dari Golongan Karya. DPR-GR yang telah ditambah jumlah
                                                  anggotanya hingga menjadi 414 orang itulah yang menjalankan tugas
                                                  dan wewenang sesuai dengan UUD 1945 sampai DPR hasil Pemilihan
                                                  Umum benar-benar terbentuk. Hal tersebut diatur dalam Ketentuan
                                                  Umum Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS
                                                  dan DPR-GR menjelang Pemilihan Umum.  533
                                                       Usai meletusnya Gerakan 30 September 1965 pimpinan DPR
                                                  mengalami perubahan, terutama dengan berhentinya anggota
                      ... perbedaan               DPR-GR yang berasal dari PKI dan ormasnya, termasuk Wakil Ketua
                                                  DPR-GR, M.H. Lukman dari PKI, antara tanggal 15 November 1965-26
                       yang prinsip
                                                  Februari 1966 seiring dengan pembentukan Kabinet Dwikora terdiri
                   antara susunan                 dari Menko/Ketua DPR-GR, Aruji Kartawinata, Menteri/Wakil Ketua

              keanggotaan DPR-                    DPR-GR, H.A. Syaichu, Menteri/Wakil Ketua DPR-GR, Laksda (L)
                  GR berdasarkan                  Mursalin D.M. Berikutnya, sejak tanggal 26 Februari 1966 seiring
                                                  dengan pembentukan kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (Kabinet
                         Penetapan
                                                  100 Menteri), Pimpinan DPR-GR dalam struktur kabinet adalah Menko/
                 Presiden Nomor                   Ketua DPR GR, I.G.G Subamia, Menteri/Wakil Ketua DPR-GR, H.A.

                     4 Tahun 1960                 Syaichu, Menteri/Wakil Ketua DPR-GR Asmara Hadi, Menteri/Wakil
                 dengan susunan                   Ketua DPR-GR, Laksda (L) Mursalin D.M., Menteri/Wakil Ketua DPR-
                                                  GR Brigjen Prof. Dr. Syarif Thayeb. 534
                      keanggotaan
                                                       Dalam sidang pleno DPR-GR tanggal 2 Mei 1966, anggota DPR-
                DPR-GR sesudah                    GR, Dahlan Ranuwiharja, kemudian mengajukan dua usul melaksanakan

                           diadakan               UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar pimpinan DPR-GR
                    penyegaran, ...               532 Sekretariat DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970-28 Oktober 1971),
                                                    Ibid, hlm. 2
                                                  533 Sekretariat DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970-28 Oktober 1971),
                                                    Op.Cit, hlm. 2-4.
                                                  534 Aisyah Aminy, Op.Cit, hlm. 169-170.




                          SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   365
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370