Page 360 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 360
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mewakili Partai
Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya serta ormas-
ormas lain yang tersangka terlibat ataupun melibatkan diri
dalam gerakan kontra revolusioner yang disebut “Gerakan
30 September”.
2. Mendesak kepada P.J.M. (Paduka Jang Mulia) Presiden
Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/
Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk secepat-
cepatnya mengambil keputusan terakhir di dalam bidang
politik sesuai dengan pertanggung jawabkan beliau kepada
bangsa dan negara, terutama sekali pertanggung jawaban
beliau terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekarang dan di
kemudian hari, serta sesuai pula dengan tuntutan rakyat
Indonesia melalui partai-partai politik dan ormas-ormasnya
yang progresif revolusioner, yaitu supaya membubarkan
Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya.
3. Mendesak pemerintah dalam waktu yang singkat memberikan
keterangan resmi di muka Sidang Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong mengenai jalannya peristiwa petualangan
kontra-revolusioner yang disebut “Gerakan 30 September”.
Sebelum diambil keputusan oleh pimpinan DPR-GR untuk
membersihkan unsur komunis dalam tubuh DPR-GR, beragam
Sebelum diambil intrik dilakukan oleh PKI, terutama dalam berkonsolidasi untuk
keputusan ‘menyelamatkan diri’ dari peristiwa Gerakan 30 September yang
menyeret mereka. Surat Kabar Karya Bakti tanggal 21 Oktober 1965
oleh pimpinan
memberitakan adanya rapat gelap yang dilakukan oleh gembong-
DPR-GR untuk gembong PKI. Pada tanggal 19 Oktober 1965, Sekum DPR-GR mendapat
membersihkan laporan bahwa di salah satu ruangan kerja Wakil Ketua DPR-GR, M.H.
unsur komunis Lukman ada rapat yang diadakan golongan komunis dalam DPR-
GR. Ketika Sekum DPR-GR atas perintah pimpinan DPR-GR akan
dalam tubuh
mengambil tindakan seperlunya ternyata rapat sudah bubar, kemudian
DPR-GR, diambil tindakan untuk mengunci ruangan tersebut. 519
beragam intrik
dilakukan oleh
PKI, ...
519 Kompas, 25 Oktober 1965.
dpr.go.id 360