Page 355 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

menurut UUD 1945 harus ditetapkan dengan undang-undang. Akan
tetapi, pada kenyataannya, anggota-anggotanya diangkat sendiri oleh
presiden dan susunan itu ditolak.
Nota Politik KAMI tidak membenarkan pendapat yang
menyatakan bahwa semua Lembaga-lembaga Negara seperti DPR-
GR, MPRS, dan DPA tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum
justru karena ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak dipenuhi. Dasar
penolakan itu ialah hukum dibuat untuk mengatur dan tidak untuk
mengacaukan. Jika pandangan itu diterima, akan timbul kekosongan
dalam bidang ketatanegaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Alasan selanjutnya ialah alasan praktis, jika MPRS dan DPR-GR tidak
menganggap sah dalam situasi waktu itu, yuridis segala kekuasaan
akan jatuh ke tangan presiden. Hal tersebut justru bertentangan
dengan UUD 1945.
Panitia Politik DPR-GR akhirnya menghasilkan sebuah Resolusi
DPR-GR RI yang berisi “Sumbangan Pikiran Untuk Dijadikan Acara
Pokok Dalam Sidang Umum ke-IV MPRS”. Resolusi ini disahkan oleh
DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966. Pada pendahuluan surat tersebut,
dikemukakan tentang kedudukan Surat Perintah 11 Maret sebagai kunci
Dasar penolakan pembuka babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia. Hal tersebut

itu ialah hukum merupakan suatu momentum bersejarah yang menentukan jalan
sejarah selanjutnya bagi Revolusi Pancasila di Indonesia. 513
dibuat untuk
mengatur dan 6.1.4 Pernyataan ABRI dan Perbedaan

tidak untuk Pandangan Antara Soekarno dengan

mengacaukan.
Soeharto
Atas anjuran sementara pemimpin, Presiden Soekarno
bermaksud membubarkan MPRS dan DPR-GR sebagai realisasi
pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yaitu dengan dalih
bahwa pelaksanaan UUD 1945 harus dimulai dengan pembentukan
Komite Nasional. Hal ini berarti bahwa “Sebelum MPRS, DPR dan
DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasannya
dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat”
(Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945).
Berbeda dengan pendirian Presiden Soekarno yang dapat
menerima anjuran untuk membubarkan MPRS, DPR-GR, dan DPA

513 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 339-340.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 355
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018