Page 352 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Rekomendasi kedua, penanggulangan kemerosotan ekonomi
dan pembangunan akan bergantung kepada ketetapan-ketetapan dari
hasil Sidang MPRS. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran MPRS
sebagai penentu haluan negara sehingga diperlukan juga panitia
untuk menanggapi persoalan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Hubungan ini sangat diharapkan supaya pihak pemerintah yang telah
mengeluarkan pernyataan dalam bidang Sospol dan Ekubang pada
tanggal 4 dan 12 April 1966 di depan presiden, hendaknya sesuai dengan
kelaziman negara-negara demokrasi supaya pemerintah memberikan
penjelasannya dalam bentuk “keterangan pemerintah” di depan sidang
pleno Lembaga Legislatif forum DPR. Jangan sampai suatu pernyataan
pemerintah disampaikan di depan rapat umum dan sebagainya seperti
yang berlaku pada masa sebelumnya.
Rekomendasi ketiga, berkaitan dengan bahan-bahan yang perlu
dibahas oleh Panitia Politik, yaitu untuk mendapatkan suatu rumusan
yang dapat dijadikan landasan konsepsional dari masalah-masalah
politik dan ketatanegaraan, khususnya untuk mendudukkan kembali
tata hukum di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Rumusan itu antara
lain harus menampung persoalan seperti Surat Perintah Presiden 11
Maret 1966 dan tindakan-tindakan selanjutnya. Kemudian berkaitan
dengan kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga negara tertinggi,
yaitu MPR, sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (2) pasal 2 dan pasal
3 beserta penjelasannya, DPR sesuai dengan pasal 19, 20, 21, 23 UUD
1945 dan penjelasannya, BPK sesuai dengan pasal 23 ayat (5) UUD 1945,
Rekomendasi kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24

kedua, dan 25 UUD 1945, kekuasaan Pemerintah Negara sesuai dengan pasal
4, 5, 6, 7, 8 UUD 1945 dan penjelasannya, DPA sesuai dengan pasal 16
penanggulangan Bab IV UUD 1945.

kemerosotan Rumusan ketiga adalah penetapan-penetapan MPRS yang lain
ekonomi dan dan perlu ditinjau sesuai atau tidaknya dengan UUD 1945. Selanjutnya

pembangunan rumusan keempat dalam rekomendasi ketiga ini mengenai pemilihan
umum, apabila dahulu telah diusahakan supaya MPRS membuat suatu
akan bergantung ketentuan tentang harus adanya pemilihan umum dalam batas-batas

kepada ketetapan- waktu tertentu. 510
ketetapan dari hasil Rapat berikutnya dilanjutkan pada tanggal 14 April 1966 dan
diputuskan untuk membentuk dua panitia, yaitu Panitia Politik
Sidang MPRS.
dan Panitia Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Panitia Politik

510 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 335-336.

dpr.go.id 352