Page 357 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

Rencana ditetapkannya Undang-Undang susunan Dewan
Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 16 ayat (1) berhubungan dengan pasal
25 ayat (1) dan 20 ayat (1) UUD 1945.
Rencana ditetapkan susunan sementara Dewan Perwakilan
Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan
Agung untuk pengisian kehampaan akibat petualangan kontra revolusi
Gerakan 30 September/PKI, berdasarkan musyawarah untuk mufakat
dan sepakat bersama Presiden dan DPR-GR.
Penetapan menurut kemurniannya, pelaksanaan yang berasaskan
dan bersendikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 daripada fungsi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat (Gotong Royong), Dewan Pertimbangan Agung,
Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain Lembaga.
Surat pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini
ditetapkan di Jakarta, 5 Mei 1966 danditandatangani oleh Wakil Perdana
Menteri Bidang Pertahanan Keamanan a.i/Menteri Panglima Angkatan
Darat, Letjen TNI Soeharto, Wakil Panglima Besar Komando Ganyang
Malaysia, Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution, Menteri/Panglima Angkatan
Laut, Laksamana Muda (L) Mulyadi, Menteri/Panglima Angkatan
Udara, Komodor Udara, Rusmin Nuryadin, dan Menteri/Panglima
Pembersihan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi, Sucipto Yudodiharjo. 515

unsur komunis di Dengan dikeluarkannya Pernyataan ABRI tersebut, Presiden
lembaga-lembaga Soekarno tidak jadi membubarkan MPRS dan DPR-GR. Kemudian,
Presiden Soekarno bermaksud menyempurnakan susunan keanggotaan
negara meliputi MPRS, DPR-GR, dan DPA, khususnya untuk mengisi kekosongan
pembersihan lembaga tersebut dari anggota-anggota yang terlibat dalam

di tubuh petualangan kontra revolusioner Gerakan 30 September.
pemerintahan.
6.2 Pembersihan Unsur Komunis di
Lembaga Negara

Pembersihan unsur komunis di lembaga-lembaga negara
meliputi pembersihan di tubuh pemerintahan. Hal tersebut
dibuktikan dengan penangkapan menteri-menteri yang diduga
memiliki keterkaitan dengan partai ini. Mereka di antaranya adalah
Dr. Subandrio, Dr. Chaerul Saleh, Ir Setiadi Reksodiputro, Sumarjo,
Oei Tjoe Tat, Ir. Surahman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Sumarto

515 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 344.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 357
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018