Page 356 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

untuk kembali kepada pembentukan Komite Nasional, tidak demikian
halnya dengan pendirian Letjen Soeharto (pemegang Supersemar-
Surat Perintah 11 Maret 1966) setelah menerima pertimbangan-
pertimbangan hukum yang diajukan oleh G-V-KOTI. Sebab jika MPRS
dan DPR-GR dibubarkan dalam situasi pada waktu itu, secara yuridis
segala kekuasaan akan jatuh kembali ke tangan presiden berdasarkan
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Hal ini dianggap pula akan
terkumpulnya lagi kekuasaan pada satu orang. Pendirian Letjen
Soeharto tersebut kemudian menjadi pendirian Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.
Pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah bahwa
pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah memahami
dengan saksama perkembangan keadaan, yang mengejawantakan
suara hati nurani rakyat menanggapi pernyataan-pernyataan
yang antara lain, pertama, Angkatan Bersenjata adalah pengaman,
Pengawal Revolusi Indonesia dengan tiga kerangaka tujuannya yang
hendak dicapai berdasarkan Pancasila. Kedua, Angkatan Bersenjata
adalah pengaman Pimpinan Besar Revolusi Indonesia dan pengaman
kewibawaan Presiden, Bung Karno, beserta ajaran-ajarannya, yang
dengan itukad baik, sebagai anak kandung revolusi, berani dan jujur
dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan
Besar Revolusi, untuk mencegah, baik sekarang maupun nanti dalam

Pernyataan mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang kurang tepat, karena
tidak mengejawantahkan suara hati nurani rakyat.
514
Angkatan Isi pernyataan ketiga, sebagai lanjutan pernyataan sebelumnya,
Bersenjata menyatakan dalam hubungan itu Angkatan Bersenjata, seperti yang
Republik Indonesia menjadi itikad baik Presiden Soekarno sendiri, juga seperti yang

adalah bahwa menjadi hasrat suara hati nurani rakyat, hendak menempatkan hakekat
kedudukan presiden yang sebenarnya, menurut kemurnian azas dan
pimpinan Angkatan sendi-sendi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, Untuk
Bersenjata Republik pemurnian pelaksanaan yang berasas dan bersendikan kepada UUD
Indonesia, setelah 1945, sebagai pengejawantahan hati nurani rakyat, Angkatan Besenjata

memahami Republik Indonesia mendukung kebijaksanaan Presiden Soekarno,
mengenai:
dengan saksama Rencana ditetapkan Undang-Undang Pemilihan Umum,
perkembangan berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan DPR (pasal-pasal ayat
keadaan ... 2 ayat (1) dan ayat 19 ayat (1), berhubung dengan pasal-pasal 5 ayat (1)
dan 20 ayat (1) UUD 1945.

514 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 342-343.

dpr.go.id 356