Page 354 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Melihat situasi politik pada waktu itu, para wakil ketua
menganjurkan lebih baik jika ia untuk sementara tidak menghadiri
sidang-sidang DPR-GR. Sebelum anjuran ini, I. GG. Subamia masih
ikut pula hadir dalam sidang Panitia Politik DPR-GR namun setelah
menerima anjuran tersebut ia tidak pernah datang lagi ke DPR-
GR. Tanggal 2 Mei 1966 yang merupakan hari pembukaan masa
persidangan ke-IV tahun sidang 1965-1966, semula dimaksudkan
untuk mendengarkan keterangan pemerintah yang akan disampaikan
oleh Waperdam Bidang Lembaga-lembaga Politik, Dr. Ruslan Abdul
Gani tidak jadi berlangsung karena yang bersangkutan berhalangan
hadir. Atas usul anggota Dahlan Ranuwiharjo S.H. supaya DPR-GR
menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka benar-benar membawakan
suara mereka, khususnya dalam hubungannya dengan sudah adanya
maksud bersama untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. 512
Dikemukakan selanjutnya bahwa menurut UUD 1945, DPR-GR
tidak berdiri di bawah melainkan berdampingan dengan presiden
sehingga konsekuensi logisnya ialah pimpinan DPR-GR itu hendaknya
dipilih oleh anggota-anggota DPR. Konsekuensi selanjutnya ialah
pimpinan DPR-GR tidak menjadi anggota kabinet sehingga tidak perlu
diberikan pangkat menteri. Kemudian, tidak perlu lagi digunakan
panggilan “Yang Mulia Ketua”, tetapi cukup menggunakan panggilan
“Saudara Ketua”. Secara konkret juga diusulkan supaya pada rapat
pleno pertama 2 Mei 1966. pimpinan DPR-GR akan diputuskan melalui
sidang pleno DPR-GR.
Pada rapat pleno ini terjadi aksi pendudukan DPR-GR oleh
mahasiswa. Pada waktu itu, Ketua Presidium KAMI, Cosmas Batubara,
Konsekuensi berbicara di depan 160 anggota dari 230 anggota DPR-GR, serta

selanjutnya ialah menyampaikan Nota Politik KAMI. Selain itu, mahasiswa lainnya berada
pimpinan DPR- di luar gedung dan juga mengawasi ruangan DPR-GR. Nota Politik itu

GR tidak menjadi pada intinya mempertanyakan berdasarkan apa presiden mengangkat
anggota DPR-GR dan menentukan jumlahnya? Kemudian atas dasar apa
anggota kabinet presiden menunjuk Ketua DPR jika lembaga tersebut dipilih oleh rakyat

sehingga tidak dan apa yang menjadi dasar presiden menghentikan dengan hormat
perlu diberikan para anggota DPR seperti yang tercantum dalam pasal 8 Penetapan

pangkat menteri. Presiden No. 4/1960, justru DPR tersebut dipilih dengan sah dalam
pemilihan umum tahun 1965. Demikian pula dengan susunan DPR yang

512 Ibid.

dpr.go.id 354