Page 359 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan 30 September 1965.
Larangan tersebut berkaitan dengan hal untuk mengikuti pemilihan
umum, baik memilih maupun dipilih. Hal tersebut diatur dalam Pasal
2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat. Bahkan sebelum dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai
terlarang, telah dilakukan pembersihan terhadap anggota dan
pimpinan PKI yang menjadi anggota DPR-GR, MPRS, dan DPRD-GR,
maupun yang duduk dalam organisasi pemerintahan.
517
Pada tanggal 15 November 1965, DPR-GR Minus PKI
mengadakan sidang paripurna. Dalam sidang paripurna tersebut,
DPR-GR mengeluarkan sikap. Sikap DPR-GR dapat dilihat dari tiga
butir konsideransi sebagai berikut:
518
1. Bahwa apa yang disebut “Gerakan 30 September” yang
berdasarkan fakta-fakta yang hingga kini diperoleh, nyata-
nyata didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan
ormas-ormasnya;
2. Bahwa petualangan apa yang disebut “Gerakan 30 September”
atau “Gestapu” itu adalah gerakan kontra-revolusioner,
karena mengkhianati Revolusi Indonesia dan Pancasila
serta melakukan tindakan-tindakan biadab di luar peri-
kemanusiaan sehingga menimbulkan banyak korban, baik di
kalangan pimpinan Angkatan Bersenjata, maupun di kalangan
rakyat.
3. Bahwa rakyat pada umumnya termasuk buruh, tani, pegawai,
Pada tanggal 15 baik yang bergabung dalam partai-partai politik serta ormas-
November 1965, ormas yang progresif revolusioner maupun dalam Angkatan
DPR-GR Minus Bersenjata mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kontra
revolusioner dari apa yang disebut “Gerakan 30 September”
PKI mengadakan dan menuntut pembubaran partai-partai serta ormas-ormas

sidang paripurna. yang menjadi dalang dan pelaku Gestapu tersebut.
Selanjutnya, sidang paripurna tanggal 15 November 1965
tersebut memutuskan:

1. Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang telah membekukan
sementara segala kegiatan anggota-anggota Dewan

517 Muchamad Ali Safa’at, Op.Cit, hlm. 198-199.
518 Mukhtar Pakpahan, Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi DPR-RI
Selama Orde Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, April-Juni 2012, hlm.
234-235

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 359
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018