Page 358 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Martopradoto, Astrawinata, Mayjen Achmadi, Drs. Moch Achadi, Letkol
Inf. Moh. Sjafei, J. Tumakaka, dan Mayjen Dr. Sumarno. Tindakan
516
ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat
berdasarkan pengumuman No. 5 yang ditandatangani Men/Pangad
Letjen TNI, Soeharto.
Pengumuman No. 5 ini, antara lain, pertama, kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4) berada
di tangan Presiden Republik Indonesia, kedua, berdasarkan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.
1/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 Presiden Republik Indonesia,
Soekarno, adalah Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS,
ketiga, menteri-menteri menurut UUD 1945 adalah semata-mata
hanya berfungsi sebagai pembantu presiden dan bukan merupakan
bentuk kolektif pemerintahan itu berdasarkan pasal 4 UUD 1945,
keempat, di antara menteri-menteri yang kini sedang menjabat ada
yang merupakan sasaran tuntutan rakyat, karena penglihatan rakyat
mengenai adanya indikasi keterlibatan dalam rangkaian Gerakan
Berikutnya, 30 September atau setidaknya diragukan akan itikad baiknya dalam

pembubaran membantu presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.
Ketentuan kelima, Gerakan 30 September, baik berdasarkan
PKI sebagai
pernyataan dalam Keputusan Presiden No. 370 tahun 1965 maupun
partai politik dan berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dan putusan Mahkamah Militer
pernyataan sebagai Luar Biasa serta penilaian rakyat, merupakan petualangan kontra-

organisasi terlarang revolusiober, keenam, tuntutan rakyat kepada menteri-menteri harus
dihindarkan dari kemungkinan penunggangan oleh kaum kontra-
kemudian diikuti
revolusi, gerilya politik antek-antek Gerakan 30 September dan
dengan larangan Nekolim. Ketujuh, oleh karena itu, tuntutan rakyat yang diarahkan
bagi bekas anggota kepada menteri-menteri yang bersangkutan perlu disalurkan dan

PKI dan organisasi seharusnya tidak dikaitkan dengan kedudukan Presiden/Panglima
Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.
massanya yang
Berdasarkan hal tersebut untuk pengamanan penyelenggaraan
terlibat langsung pemerintahan menurut UUD 1945 yang berada di tangan presiden,
maupun tidak kedudukan menteri-menteri yang menjadi sasaran tuntutan rakyat

langsung dalam tadi harus dipisahkan pengaitannya dari kedudukan presiden.
Berikutnya, pembubaran PKI sebagai partai politik dan
Gerakan 30
pernyataan sebagai organisasi terlarang kemudian diikuti dengan
September 1965. larangan bagi bekas anggota PKI dan organisasi massanya yang terlibat

516 Angkatan Bersendjata, 18 Maret 1966.

dpr.go.id 358