Page 350 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

lakukan banyak mengalami hambatan, seperti sabotase dari pihak-
pihak yang tidak menyukai aksi-aksi yang mereka lakukan, terutama
dalam menekan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan
politik untuk menurunkan harga dan membubarkan PKI. Dilaporkan
Berita Yudha, 20 Maret 1966, cara-cara menggembosi aksi mahasiswa
itu antara lain dilakukan dengan mengirimkan pelacur ke dalam
kompleks mereka untuk merusak moril mahasiswa, membayar tukang
pukul, merampok logistik, hingga menyebarkan isu-isu seputar aksi
tersebut. Isu yang berkembang adalah aksi yang dilakukan mahasiswa
itu merupakan demonstrasi yang ditunggangi nekolim dan CIA untuk
mendongkel posisi Soekarno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi/
Mandataris MPRS.

6.1.2 Sikap DPR-GR Menghadapi Situasi
Politik Dalam Negeri
Menyadari bahwa situasi tanah air sangat gawat, pimpinan DPR-
GR menetapkan supaya Panitia Musyawarah dan Pimpinan Golongan-
golongan tetap stand by di Jakarta. Penetapan stand by tersebut
dimaksudkan supaya bisa menampung sebaik-baiknya suara dan
Isu yang
keinginan-keinginan yang tumbuh dalam masyarakat dan persoalan-
berkembang persoalan lain dalam hubungan kerja sama dengan pemerintah. Untuk
adalah aksi keperluan menanggapi situasi tanah air yang sangat gawat pada bulan-

yang dilakukan bulan pertama tahun 1966 itu, pada tanggal 13 April 1966 telah diadakan
rapat gabungan dari para anggota-anggota DPR-GR yang stand by.
mahasiswa itu Pada rapat ini, telah dibicarakan dari hati ke hati dalam suasana penuh

merupakan keprihatinan mengenai beberapa masalah kenegaraan.
507
demonstrasi Ketika rapat, para anggota menanggapi adanya aksi-aksi yang
dilancarkan oleh KAMI, KAPPI, dan kesatuan-kesatuan lainnya.
yang ditunggangi
DPR-GR mengkhawatirkan adanya “Parlemen Jalanan” di samping
nekolim dan CIA parlemen yang resmi, jika DPR-GR tidak segera menentukan sikap dan

untuk mendongkel langkahnya sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya
posisi Sukarno dibicarakan pula masalah-masalah internal DPR-GR, khususnya perlu
tidaknya mengisi kekosongan anggota-anggota DPR-GR, sebagai akibat
sebagai Presiden/
telah dibekukannya status keanggotaan 62 orang PKI dan ormasnya.
Panglima DPR-GR berpendapat bahwa tidak perlu membicarakan masalah

Tertinggi/ kekosongan keanggotaan DPR-GR. Diputuskan pula bahwa DPR-GR
Mandataris MPRS. berjalan terus dengan anggota-anggota yang ada. 508

507 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit,
hlm. 333.
508 Ibid.

dpr.go.id 350