Page 397 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR MINUS PKI:
PENYEGAR AN MENYAMBUT ER A B AR U

6.10 Prolog Orde Baru: Hasi Kerja di Awal
Era Pembaharuan

MPRS melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut
kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno 600 . Pada
Ketetapan MPRS tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa
keseluruhan Pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan
pada MPRS pada 22 Juni 1966 yang berjudul “Nawaksara” dan Surat
Presiden Mandataris Mejelis Permusyarawatan Rakyat Sementara
tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang Pelengkap
Nawaksara tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota-
anggota MPRS pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas
pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan presiden mengenai
pemberontakan kontra-revolusi G30S/PKI beserta epilognya,
kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak.
601
Pertimbangan kedua, Presiden/Mandataris MPRS telah
menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban
Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dinyatakannya
dalam Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februari
1967. Ketiga, berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/
MPRS melalui MPRS/1966 dalam suratnya No. R-032/’67 tanggal 1 Februari 1967, yang

Ketetapan Majelis dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa MPRS
Permusyawaratan pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS berpendapat bahwa ada petunjuk-
petunjuk yang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang
Rakyat Sementara
secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI dan melindungi
Republik tokoh G30S/PKI.
602
Indonesia No. Selain itu, pengambilan keputusan itu juga memperhatikan
XXXIII/MPRS/1967 Resolusi dan Memorandum DPR-GR tanggal 9 dan 23 Februari 1967,
Pidato Ketua MPRS pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS, Pidato
mencabut
sambutan Ketua DPR-GR pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS,
kekuasaan Keterangan Pemerintah di depan Sidang DPR-GR pada tanggal 4

pemerintahan Maret 1967, dan Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan
negara dari Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/
Presiden 600 Pada memori penjelasan Ketetapan MPRS ini dijelaskan bahwa kekuasaan Pemerintahan Negara

Soekarno yang dimaksudkan disini, adalah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945
beserta penjelasannya, sehingga sesuai dengan ketentuan itu maka Presiden Soekarno dengan
ini diganti oleh Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, selaku
pejabat Presiden Republik Indonesia.
601 Sekretariat Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia, Pedoman Kabinet Ampera (Suplemen
Pengantar), (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1967), hlm 55-59.
602 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 397
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018