Page 402 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Konsepsi itu meliputi bidang-bidang mental, strukturil, proseduril,
dan operasionil yang mampu mewujudkan pengintegrasian ABRI
secara menyeluruh serta pengintegrasian ABRI dengan rakyat. Dengan
demikian, ABRI sebagai alat pertahanan dan keamanan mampu
melindungi keselamatan rakyat. Selain itu, ABRI sebagai kekuatan
sosial dan ekonomi diharapkan akan mampu membantu mempercepat
pembangunan nasional.
Sementara itu, pada masa transisi menuju pemerintahan Orde
Baru, atau selama masa sidang 1966-1967, DPR-GR telah membahas
dan mengesahkan 13 Rancangan Undang-Undang. Mengutip daftar
lampiran RUU yang sudah selesai dibahas sejak berlakunya UU No.
10/1966 sampai Oktober 1971 pada buku terbitan Sekretariat DPR
Pada sidang mengenai DPR-GR minus PKI , RUU yang pertama kali disetujui
607
bulan November adalah RUU tentang Persetujuan untuk normalisasi hubungan antara

1966, dihasilkan RI dan Malaysia, selesai dibahas pada 29 September 1966. Berikutnya
terdapat 4 RUU yang disahkan melalui sidang tanggal 31 Oktober
kesepakatan
1966, antara lain RUU tentang penyempurnaan dan pembaharuan
mengenai cara pemungutan pajak-pajak negara, RUU tentang persetujuan antara

RUU tentang RI dan Kerajaan Belanda tentang soal-soal keuangan, RUU tentang

Perubahan keanggotaan RI dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development
Bank), dan RUU tentang keanggotaan kembali RI dalam Dana Moneter
dan Tambahan
Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan.
atas Anggaran Pada sidang bulan November 1966, dihasilkan kesepakatan

Moneter tahun mengenai RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran

1966. Moneter tahun 1966. RUU tersebut rampung dibahas pada 15 November
1966. Di penghujung tahun 1966 terdapat 3 RUU yang berhasil disetujui,
yaitu RUU tentang APBN tahun 1967, RUU tentang penanaman modal
asing dan RUU tentang Perubahan UU No. 9 tahun 1966 (LN.No. 36).
Ketiga RUU ini disahkan pada sidang tanggal 24 Desember 1966.
Memasuki tahun 1967, terdapat 4 RUU yang berhasil disetujui pada
sidang tanggal 15 Maret 1967, yaitu RUU tentang Penetapan Pen. Pres
No. 3 tahun 1959 jo Pen. Pres. No. 3 tahun 1966 tentang DPA dan RUU
tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Dua RUU lainnya yang disetujui
pada tanggal 15 Juni 1967 dan 28 Juli 1967, masing-masing antara lain
Rancangan Amandemen terhadap UU No. 15 tahun 1965 tentang
Veteran Republik Indonesia dan RUU tentang Pembentukan Provinsi
Administratif Bengkulu.

607 Sekretariat DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970-28 Oktober 1971),
Op.Cit, hlm. 101-108.

dpr.go.id 402