Page 398 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

MPRS/1966 di hadapan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret
1967.
Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan
Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno ini terdiri
atas tiga bab dengan tujuh pasal. Bab 1 terdiri atas Pasal 1 sampai
5, Bab 2 dan 3 masing-masing berisi satu pasal yaitu Pasal 6 dan
7. Pasal 1 menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat
memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya
kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan
Rakyat (Sementara), sebagai yang diberikan mandat, yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 menyatakan bahwa
Presiden Soekarno tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS,
sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang diberikan mandat,

Pasal 3 yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3 melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik
melarang sampai dengan pemilihan umum. Sejak berlakunya ketetapan ini,

Presiden mandat MPRS ditarik kembali dari Presiden Soekarno serta segala
Soekarno Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang

melakukan Dasar 1945. Pasal 4, menetapkan berlakunya Ketetapan MPRS No. XV/
kegiatan politik MPRS/1966 dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan
MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai pejabat Presiden berdasarkan
sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden
pemilihan umum. oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Pasal 5 berbunyi bahwa Pejabat
Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR (Sementara).
Pasal 6, menetapkan penjelasan persoalan hukum selanjutnya
yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-
ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan,
dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden. Pasal
7 sebagai pasal pamungkas menjelaskan bahwa ketetapan ini mulai
berlaku surut mulai tanggal 22 Februari 1967. Ketetapan ini ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1967 dengan ditandatangani Ketua
MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution dan empat wakilnya, Osa Maliki,
H.M. Subhan Z.E., M. Siregar dan Mayjen TNI Mashudi.
Berkaitan dengan Orde Baru, jika merujuk pada “Pokok-pokok
Kebijaksanaan Kabinet Ampera Selanjutnya Setelah Sidang Istimewa
MPRS/1967 dan Rencana Pembangunan Selanjutnya”, dijelaskan
bahwa Orde Baru adalah tatanan seluruh peri-kehidupan Rakyat,
Bangsa, dan Negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada

dpr.go.id 398