Page 294 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang terkenal dengan
sebutan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan).
Puncak dari kegiatan kelompok Mahasiswa yang tidak
menyetujui NKK tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1979,
yaitu pada saat 123 orang Mahasiswa ITB datang ke DPR mengajukan
“Tuntutan Dua Puluh November” yang isinya :
• Agar DPR segera mendesak Pemerintah melalui Menteri P
dan K untuk menghentikan pelaksanaan dan mencabut Surat
Keputusan tentang Pelaksanaan Normalisasi Kehidupan
Kampus (NKK) di Perguruan Tinggi di Indonesia.
• Agar DPR segera meminta Pemerintah melalui Menteri P
dan K untuk mempertanggungjawabkan semua langkah
dan tindakan dalam pelaksanaan NKK di Perguruan Tinggi
di Indonesia.

Mereka mengadakan aksi duduk pada tanggal 20 November
sampai dengan jam 19.00. Kemudian dengan upaya Pimpinan DPR,
...tanggal 20 dan dengan dibantu petugas-petugas keamanan DPR, aksi duduk ini
November 1979, dapat dihentikan. Pada tanggal 22 November 1979, 107 Mahasiswa ITB
yaitu pada saat 123 datang lagi ke DPR, menyampaikan : “Rangkaian Fakta dan Tuntutan
orang Mahasiswa Mahasiswa ITB”.
ITB datang ke Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR K.H Masjkur, R. Kartidjo
DPR mengajukan dan Pimpinan Komisi IX. Adapun tuntutan “Dua Puluh Dua November”

“Tuntutan Dua adalah sebagai berikut:
Puluh November”... • agar masalah pencabutan NKK dapat diselesaikan oleh DPR
dalam Masa Sidang yang akan diakhiri tanggal 20 Desember
1979.
• agar Komisi IX dapat membuktikan iktikad baiknya untuk
menyelesaikan masalah NKK secara tuntas.
• agar Komisi IX tidak mengambil keputusan yang hanya
didasarkan atas data-data dan fakta-fakta yang ada di
Perguruan Tinggi saja, akan tetapi menggunakan rasio dan
akal sehat.
• agar aksi teror terhadap kehidupan demokrasi segera
diselesaikan secara tuntas dan terbuka, melalui prosedure
konstitusi dan hukum.
Masalah NKK ini sebenarnya telah dibicarakan oleh Komisi IX pada
saat Rapat-rapat Kerja dengan Menteri P dan K dan pada saat dilakukan Rapat
Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K.

dpr.go.id 290

Bab IV.indd 290 11/21/19 18:13